Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi tantangan. Di awal 2026, DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi II kembali menyoroti tingginya angka tunggakan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengungkapkan bahwa salah satu akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan data wajib pajak. Perbedaan antara alamat objek pajak dan alamat wajib pajak yang tercatat di sistem Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan membuat proses penagihan tidak berjalan efektif.
“Sering kali surat penagihan tidak sampai karena alamatnya sudah tidak sesuai. Ini yang membuat tunggakan terus bertambah,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, banyak wajib pajak yang telah berpindah domisili namun belum melakukan pembaruan data. Akibatnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tidak diterima oleh yang bersangkutan. Kondisi ini diperparah dengan adanya kepemilikan lebih dari satu objek pajak oleh satu pihak dengan identitas atau alamat berbeda, sehingga verifikasi menjadi semakin kompleks.
Kendati begitu, politisi PKS itu mendorong pemutakhiran data dilakukan secara berkala dengan melibatkan kelurahan, serta peran aktif RT dan RW untuk mengingatkan warga agar melaporkan perubahan alamat maupun kepemilikan properti.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di Balikpapan, BPPDRD telah membuka layanan pembetulan data dan revisi SPPT, bahkan sebelumnya memberikan stimulus diskon PBB hingga 90 persen.
Selain pembenahan administrasi, penagihan tunggakan juga diperkuat melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar sistem administrasi lebih rapi, valid, dan terintegrasi.
“Kalau datanya akurat dan penagihan efisien, kami optimistis target PAD dari sektor PBB bisa tercapai maksimal,” pungkas Japar. (lex)
.jpg)
.jpg)
