Kaltimkita.com, SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) Edyanto Arkan membawa 26 usulan untuk Kabupaten Kutai Barat pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Pendopo Odah Etam, belum lama ini. Usulan Kubar itu salah satunya dukungan perhatian untuk listrik bagi masyarakat. “Kalau di kota itu beberapa jam listrik padam sudah ribut. Di Kubar, 24 jam masyarakat kami tidak menikmati listrik. Kami berharap Pemprov bisa membantu agar target penyalaan listrik kampung jangan hanya 5 kampung, minimal 15 kampung lah,” pinta Edyanto Arkan.
Dia juga menyinggung masih banyak kampung yang belum memiliki BTS, sehingga jaringan telekomunikasi masih sulit ditemukan. Mereka juga berharap dukungan pemerintah untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat. Usulan lainnya agar pemerintah segera merenovasi Danau Jempang sebagai penyangga banjir Samarinda. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin juga membawa sejumlah usulan pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. “Kukar mengusulkan dukungan untuk PLTS komunal di pulau-pulau terluar, seperti di Muara Jawa,” kata Rendi Solihin
Sementara Kota Balikpapan membawa usulan cukup banyak yakni 109 usulan. Usulan itu disampaikan oleh Plt Sekda Kota Balikpapan Muhaimin. Beberapa yang diusulkan antara lain pembangunan SD SMP terpadu di Balikpapan dan normalisasi Sungai Ampal untuk penanganan banjir Balikpapan. “Kami juga ajukan revitalisasi Pasar Klandasan. Ini penting karena dalam beberapa kali kesempatan, pasar ini selalu menjadi target kunjungan presiden dan pejabat pusat,” kata Muhaimin. Balikpapan juga mengusulkan penanganan abrasi pantai Balikpapan dan pasokan air bersih dari Bendungan Sepaku-Semoi. Soal usulan untuk jalan pendekat, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin memberi jawaban. “Kami sudah estimasi anggarannya sekitar Rp 318 miliar. Sangat sulit untuk provinsi. Makanya kita perjuangkan agar ditangani pusat. Mudah-mudahan bisa segera ditangani pusat,” kata Aswin.
Pejabat Sekda Penajam Paser Utara (PPU) Tohar menyampaikan usulan untuk pelepasan status kawasan akibat perubahan tata ruang wilayah. PPU juga menyebutkan kawasan pertanian dan ketahanan pangan di Kecamatan Babulu. “Ini daerah penyangga pangan, namun belum banyak disentuh infrastruktur teknisnya. Apalagi pangan kita untuk mendukung IKN,” kata Tohar. Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin yang bertindak selaku moderator berharap kabupaten dan kota bisa menyederhanakan usulan prioritas yang paling prioritas. Selain itu, peran wakil rakyat dari dapil masing-masing juga sangat penting. (AF/ADV/Kominfo Kaltim).
.jpg)
.jpg)
