Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan teknis vaksinasi mandiri berbayar individu. Namun belakangan pelaksanaannya ditunda menyusul pro dan kontra.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan teknis yang mengatur vaksinasi mandiri berbayar individu dalam program vaksin gotong royong. Sehingga vaksinasi berbayar tak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan.
Layanan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Layanan akan dimulai Senin, 11 Juli 2021. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm.
PT Kimia Farma menyiapkan delapan klinik yang akan dibuka secara bertahap untuk melayani vaksinasi mandiri ini. Awalnya, vaksinasi yang disiapkan PT Kimia Farma ini dijadwalkan mulai bisa diakses pada 12 Juli 2021. Namun, belakangan pelaksanaannya ditunda menyusul pro dan kontra yang terjadi.
Terkait hal tersebut Ketua Ormas Projo (Pro Jokowi) Balikpapan, Sulton Fahrudin menegaskan jika pihaknya tidak setuju dengan adanya program vaksinasi berbayar.
“Sejak adanya pandemic Covid-19 pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak pernah ingin mempersulit masyarakat. Karena itu sejak pandemi ini, pemerintah selalu berusaha memberi subsidi kepada segenap lapisan masyarakat. Demikian pula halnya dengan vaksin sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyetop penyebaran Covid-19,” terang Sulton, kepada Kaltimkita.com, Rabu (14/7/2021).
Untuk itu menurut Sulton, Projo Balikpapan dengan tegas tidak mendukung adanya program vaksinasi berbayar yang seharusnya sudah terealisasi Senin (12/7/2021). Sebaliknya lanjut Sulton, Projo Balikpapan mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi memberikan secara cuma-cuma alias bgratis vaksin untuk rakyat.
“Projo Balikpapan mendukung keputusan Presiden Jokowi terkait vaksinasi Gratis untuk rakyat. Bukan sebaliknya,” katanya.
Projo Balikpapan lanjut Sulton, akan berperan aktif dalam mendorong percepatan terciptanya kekebalan komunal (Herd Imunity) dengan target vaksin gratis 70 persen populasi sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Projo akan bergotong royong membantu sosialisasi dan mobilisasi warga agar target di atas tercapai dengan secepatnya, karena keselamatan rakyat di tengah pandemi adalah yang utama,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.
“Selain itu pula kami (Projo) meminta agar pemerintah menjadikan apotik-apotik, klinik-klinik, puskesmas, kantor desa, posyandu, Koramil, Polsek, sekolah, pabrik-pabrik, menjadi sentra vaksin gratis,” tandas Sulton Fahrudin. (bie)
.jpg)
.jpg)
