Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang jatuh pada 27 November 2024 mendatang, tentunya berbagai isu negatif terkait money politik, politik transaksional, isu sara, informasi hoax dan ketidaksiapan kelompok untuk berkompetisi dengan kelompok lainnya diprediksi kian berhembus.
Ya, guna mengantisipasi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berupaya mengandeng seluruh pihak guna menangkal segala isu tersebut, dengan aktif terus menggiatkan sosialisasi hingga ke seluruh elemen masyarakat.
Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono menerangkan, bahwa sebenarnya ada beberapa isu yang dapat membuat rentan pelaksanaan Pilkada dan tahapan-tahapannya.
Pertama, lanjutnya, yakni tentang tata laksana soal ketidaknetralan parsial. Di mana penyelenggaranya dilaksanakan secara tidak netral, tidak berintegritas dan tak berkomitmen.
"Insya Allah kami berkomitmen terkait menampik segala hal itu. Di badan Adhoc KPU Balikpapan, kami kuatkan komitmen, netral dan berintegritas," tegasnya, Jumat (9/8/2024).
Kemudian, kata Yudho sapaan karibnya, mengenai isu hoax, sara, money politik dan terkait lainnya, yang mana cara menanggulanginya yaitu dengan terus mensosialisasikan dan bergandengan tangan dengan semua pihak juga elemen masyarakat.
"KPU Balikpapan bertugas untuk terus mensosialisasikan agar dapat bergandengan tangan dengan semua pihak dan elemen masyarakat, guna meminimalisir supaya hal itu tidak terjadi," ujar Yudho.
"Yang pasti kami akan menggandeng seluruh stakeholder, elemen masyarakat, Pemerintah, Kelompok Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat. Juga Kelompok Perempuan, Kelompok Disabilitas, Kelompok Marginal, penggiat media sosial, komunitas olahraga, seni dan hobi," jelasnya.
"Jadi banyak sosialisasi yang nanti kami akan lakukan. Memang tahapannya belum semua terlaksana, tapi ini sudah kami rencanakan," akunya.
Selain itu, menurut Yudho, tantangan lainnya adalah cara meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sebab dikhawatirkan, dengan kurangnya kesadaran politik masyarakat tentunya mempengaruhi minimnya minat partisipasi pemilih menuju Pilkada 2024 ke depan.
Akan tetapi, kata dia, meningkatkan kesadaran politik masyarakat memang tidaklah mudah dan bisa dilakukan secara instan, namun dengan komitmen bersama diharapkan jumlah pemilih pun ikut meningkat. Demi mendapatkan pemimpin berdasarkan suara masing-masing masyarakat.
"Jadi kesadaran politik masyarakat itulah yang menjadi muara dari ke semuanya. Sehingga diperlukannya peran bersama Pemerintah, Partai Politik, seluruh Tokoh dan Pemuda hingga Media guna mengajak dan meningkatkan partisipasi warga untuk ramai-ramai memberikan suaranya pada 27 November mendatang," tutupnya. (lex)
.jpg)
