Makineksis.com. Kutai Timur -  Puncak Peringatan Sumpah Pemuda di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sempat diwarnai aksi unjuk rasa, Selasa (28/10) 2025

Pengunjuk rasa terdiri dari warga di masing - masing kecamatan dengan beragam latar profesinya.

Semula titik kumpul "aksi long march" terkonsentrasj penuh di simpang empat trafic light, Bukit Pelangi, Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tampak kerumunan pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "Masyarakat Kutai Timur Menggugat "

Adapun tuntutan para peserta mendesak Pemerintahan Kabupaten Kutim lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas "pro publik"

Proyek pembangunan kepada pemerintahan daerah, wajib  atas usulan masyarakat bukan justru sebaliknya menjadi proyek pembangunan yang merupakan titipan segelintir elite kepentingan.

Keterangan foto : (ist) Bupati Kabupaten Kutim H Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup H Mahyunadi, Ketua DPRD Jimmi, perwakilan DPRD tunjukan memorandum penandatanganan 13 tuntutan peserta aksi unjuk rasa oleh bupati

Masa juga sempat terkonsentrasi depan Kantor Bappeda Kutim, yang menjadi pergerakan demo pertama

Saat demo depan Bappeda, pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan agar perencanaan dan penganggaran daerah dievaluasi, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. "transparansi dalam pengelolaan anggaran.Kami menolak proyek-proyek titipan yang tidak pernah diminta rakyat!” , teriak perwakilan pendemo dengan lantang.

Aksi kemudian, ngeluruk  ke Kantor DPRD Kutim. Dihadapan kantor dewan, perwakilan masyarakat menyampaikan dokumen resmi berisi 13 tuntutan kepada lembaga legislatif.

Pengunjuk rasa, langsung dihadapi oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi., ST., MT  didampingi perwakilan anggota DPRD lainnya dari berbagai fraksi.

Setelah mendengar dan menerima langsung 13 tuntutan pendemo, Ketua DPRD Jimmi, mengatakan mengapresiasikan positif suara aksi gelombang masa sebagai bentuk bingkai berdemokrasi terutama penyampaian pendapat.

“Kami menyambut baik kehadiran masyarakat hari ini. Semua aspirasi sudah kami dengar dan kami sepakati untuk diperjuangkan. Kita ingin pembangunan Kutai Timur berjalan adil dan merata,” tegas Jimmi

Demonstrasi barulah berakhir "mereda" setelah Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman bersedia menandatangani 13 tuntutan yang dibawa pengunjuk rasa. Menurut peserta aksi adanya oret-oretan tanda - tangan hitam diatas putih, agar tidak terjadinya
penyimpangan pada APBD 2026 kedepannya.

Penandatanganan 13 tuntutan, oleh Bupati H Ardiansyah Sulaiman disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Jimmi, serta sejumlah ketua komisi dan fraksi DPRD Kutim, antara lain Eddy Markus Palinggi (Komisi A), Muhammad Ali (Komisi B), H. Ardiansyah (Komisi C), Julfansyah (Komisi D), Akbar Tanjung (Fraksi PKS), Asti Mazar (Fraksi Golkar), Kajang Lahang (Fraksi NasDem), Pandi Widiarto (Fraksi Demokrat), Hepnie Armansyah (Fraksi PPP), Fazal Rachman (Fraksi Glora Amanat Perjuangan), dan dr. Novel Tyty Paembonan (Fraksi Persatuan Indonesia Raya).

Penandatangan 13 tuntutan datangnya atas inisiasi dukungan penuh dari para tokoh masyarakat Kutim, yakni M. Dalyan, Syafrudin, Ancha Anbourg, Kalwirang, Bobi Cumper, Asang, dan Wahlan.

Selain spanduk bertuliskan "Rakyat Kutim Menguggat" ada pula didapati spanduk besar bertuliskan “Kutai Timur untuk Rakyat, Bukan untuk Proyek dan Kepentingan Elit!” yang langsung dibentangkan depan  Kantor Bupati, sebagai bentuk simbol perlawanan moral warga terhadap praktik birokrasi yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat.

Detik - detik mendekati sore hari, masa unjuk rasa langsung membubarkan diri, usai mengantarkan dan menyerahkan langsung penandatanganan 13 tuntutan resmi tersebut

Namun melalui salah satu koordinator lapangan (korlap) mewakili ratusan suara pendemo memberikan nada ultimatum "ancaman" bila tuntutan tak diindahkan, gelombang demonstrasi berikutnya akan datang dengan massa lebih besar.
“Ini bukan akhir, tapi awal kebangkitan rakyat Kutai Timur,” ujar salah satu tokoh masyarakat sebelum menutup aksi dengan seruan doa bersama di halaman kantor bupati.

Saat hadapi para pengunjuk rasa, Bupati H Ardiansyah Sulaiman mengatakan atas aksi demo yang berlangsung  dari pengamatannya merupakan suara hal normatif.

Secara gamblang, dihadapan pendemo dirinya mengakui adanya tuberlensi dari kucuran pemerintah pusat yang berdampak pada penerimaan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD). Sehingga banyak program pembangunan terhambat.

"Namun pada dasarnya semua ini dapat terakomondasi. Sesuai janji saya, tahun depan Inshallah beberapa diantara kegiatan, apabila masuk lagi dana TKD salurnya akan tetap digulirkan sebagai bentuk realisasi," terang Bupati H Ardiansyah Sulaiman

Bupati H Ardiansyah Sulaiman pada kesempatan itu menyikapi terkait adanya aspirasi masyarakat adat  Dayak Basap yang berkeinginan membangunkan kampung khusus.

"Alhamdulillah, saya tadi sudah mendengar dengan jelas seksama, keinginan adat Basap tersedianya kampung khusus, Inshallah dalam hal ini pemerintah siap merealisasikan," ucap orang nomor satunya di Pemkab Kutim.

Sedangkan adanya evaluasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),  yang menjadi atensi "perhatian" pengujuk rasa,  H Ardiansyah Sulaiman akan segera melakukan koreksi kepada tim dimaksud.

"Kami tetap mengedepankan desakan tersebut, dengan mengevaluasi, tentunya sebagai manusia tentulah tidak sempurna dalam bekerja. Nah dalam menindaklanjutinya perlu adanya pembinaan berdasarkan bukti -  bukti yang ada," terang Bupati H Ardiansyah Sulaiman

Sementara adanya dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengerjaan proyek. Bupati H Ardiansyah Sulaiman belum mengetahui pastinya dan seperti apa regulasinya .

"Ya, wajib mengikuti prosedur,  tentunya wajib memiliki CV. Bagi pegawai negeri juga diberlakukan adanya aturan tersendiri. Atau langsung saja dapat berkoordinasi melalui Kabag Hukum," beber Bupati H Ardiansyah Sulaiman. (*/aji/rin)