Tulis & Tekan Enter
images

Momen Bupati Kukar Edi Damansyah bersama para Kepala Daerah lainnya saat melaksanakan Hari Peringatan Otonomi Daerah. (Istimewa)

Bupati Kukar Dapat Amanah Langsung dari Mendagri di Peringatan Hari Otonomi Daerah di Makassar

Kaltimkita.com, MAKASSAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat menghadiri acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2023 yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,Sabtu (29/4/2023) pagi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah mengangkat tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku inspektur upacara yang juga dihadiri ratusan Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi atas kehadiran para kepala daerah Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dalam peringatan Otonomi daerah.
“Saya bangga, peringatan hari otonomi daerah yang dipusatkan di Kota Makassar ini dihadiri ratusan kepala daerah bupati/walikota se-Indonesia. Ini momentum sangat baik dalam kemajuan pembangunan daerah,” apresiasi Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu juga, Tito mengapresiasi kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik.

“Kepala Daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah. Angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur yang belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efesien,” ujarnya.
Ia menghimbau kepala daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, bahkan melebihi TKDD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan masyarakat.

“Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan enterprenership (Kewirausahaan) untuk menangkap peluang oleh seluruh kepala daerah di Indonesia,” imbaunya.

Ditambahkan Tito, Pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17 persen secara nasional. untuk itu diimbau seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting diwilayah masing-masing.
“Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. faktor ekseternal termasuk pola asuh dan lingkungan sedangkan faktor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang memberatkan dengan kesehatan seperti faktor kekurangan gizi dan anemia,” katanya.

Untuk itu kata Tito, dukungan arah kebijakan dan dukungan anggaran mutlak diperlukan dalam upaya penanganan stunting secara konfrehensif dan berkelanjutan.
“Program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran. Untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran forkopimda provinsi dan kebupaten/kota perlu ditingkatkan mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah,” tutupnya. (ian)


TAG

Tinggalkan Komentar