Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Kesemrawutan aktivitas berdagang di Pasar Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Balikpapan Barat terus menjadi perhatian serius dari pihak Komisi II DPRD Balikpapan.
Selain hanya lantai satu saja yang digunakan berdagang, maraknya persaingan mencari pembeli antara PKL dan penghuni lapak dalam yang bersamaan berdagang ke luar, semakin menjadikan sumpeknya pasar yang dikenal sebagai icon Kota Balikpapan itu.
Oleh sebab itu, Komisi II ingin menuntaskan persoalan tersebut. Solusi pembenahan, penataan ulang zonasi dan penertiban PKL luar adalah langkah yang ingin ditempuh guna memutus akar permasalahan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Haemusri, Kepala Satpol PP Boedi Liliono, Perwakilan Dinas Perhubungan, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Barat (Balbar), Lurah Marga Sari Hendra dan perwakilan Polsek Balbar, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto, S.T meminta kepada dinas terkait agar secara gamblang segera mengusulkan anggaran dalam upaya pembenahan dan perubahan pada pasar Pandansari.
"Jadi inilah yang kita lakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi, dalam menyelesaikan secara tuntas persoalan Pasar Pandan Sari," kata Suwanto di dampingi Anggota Komisi II Taufik Qul Rahman, di gedung parlemen lantai dua, Rabu (5/7/2023) siang.
Menurutnya, sudah selayaknya Pasar kebanggaan Kota Beriman itu menjadi pusat perbelanjaan yang tertata rapi dan tidak semrawut seperti saat ini. Apalagi, kata dia, dengan Balikpapan sebagai Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), tidak ada lagi pasar yang terkesan amburadul.
"Kalau pasar Pandan Sari bisa kita selesaikan permasalahannya, saya yakin pasar yang lain pun pasti akan mudah diselesaikan. Dan hal itu tentu menjadi contoh positif," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
"Terkait anggaran, nanti kita bertemu lagi secara langsung dengan Bappeda untuk berbicara apa motivasi dan tujuan kita mengenai pasar Pandansari," tambahnya.
Kendati demikian, dalam penertiban dikemudian hari, Suwanto meminta agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang, sehingga tidak mengundang kericuhan dan dilaksanakan secara kondusif.
"Jadi kita berupaya demi kenyamanan pedagang di dalam pasar untuk lebih lenggang dan mampu melayani pembeli," tukasnya.
Bersamaan, Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri mengusulkan anggaran sekisar Rp 4 Miliar dalam pembenahan secara global pada pasar Pandansari. Pun begitu, ia meminta agar pihak Komisi II dapat membantu memperjuangkan upaya tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan pada APBD Perubahan tahun 2023.
"Kami mohon bantuannya agar revitalisasi ini bisa terlaksana. Sehingga ditahun 2024 kita bisa melaksanakan program pembenahan pasar tersebut. Dan kami juga meminta dukungan semua pihak terkait supaya bergotong royong dalam hal penertiban. Karena wewenang kami hanya di area dalam saja, tidak di luar," ungkapnya.
Haemusri memastikan dapat mengakomodir para pedagang asal dapat didukung dengan anggaran itu. Sewajarnya, kata dia, segmentasi pasar bisa dilakukan dengan membangun koordinasi dengan pedagang dan mengatur kembali zonasi.
"Kita harus memanusiakan pedagang. Jadi jangan kita paksa para pedagang masuk, tapi di dalam tak di dukung prasana dan sarana utilitas yang baik. Saya rela diganti jika tidak mampu mengatasi persoalan itu," cetusnya.
Senada, Kepala satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono pun mempunyai rencana matang ditahun 2024, dengan total anggaran sekitar Rp 4 Miliar. Yang meliputi pengamanan, logistik dan pendirian posko.
"Namun kami tetap harus bersinergi dengan dinas perdagangan karna pasar itu kondisinya sudah semrawut," tutupnya. (lex)
.jpg)
