KaltimKita.com, BALIKPAPAN – Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim selaku Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi melaksanakan Rapat Koordinasi Monev dan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (14/7/22).
Rapat Koordinasi dibuka oleh Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi, Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dirinya mengapresiasi kegiatan rakor ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memperoleh data dan informasi terkait dengan realisasi pengadaan barang/jasa produk dalam negeri sekaligus menyosialisasikan program P3DN.
Hadi berpesan agar penggunaan produk dalam negeri provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dapat berkesinambungan serta dapat menjalin komunikasi dengan baik untuk memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN dalam rangka percepatan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil serta peran aktif pemerintah daerah dalam membangkitkan perekonomian lokal.
“Mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh Pak Presiden agar P3DN ini dapat terpenuhi pembelanjaan 40 persennya. Saya berharap agar seluruh OPD jangan terpaku angka 40 persen, seberapapun semaksimal mungkin kita belanja produk dalam negeri. Dan itu menjadi bagian penting bagi kita dalam membangun Kaltim dan juga Indonesia,” harap Hadi.
Sementara itu Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov. Kaltim, Buyung Dodi Gunawan menguraikan, validasi pengadaan barang dan jasa di tiap OPD sudah dilakukan dan mencapai 90 persen. Namun, saat dilakukan monitoring terkait realisasi belanja produk dalam negeri, belum semua tercatat di sistem. Aplikasi pelaporan, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) yang bekerjasama dengan BPKP Kaltim. Permasalahan terkait monitoring pelaporan ini, lanjut Buyung, juga akan menjadi salah satu pembahasan dalam Rakor “Kita masih terkendala kurangnya sosialisasi tentang aplikasi ini, sehingga operator di OPD masih belum seluruhnya memahami,Jadi kita harapkan proses updating data realisasi belanja produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa di Provinsi Kaltim, dapat berjalan optimal,” kata Buyung. (HS/ADV/Kominfo Kaltim)
.jpg)
