Makineksis.com, Minahasa Utara - Diundang langsung Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), H Mahyunadi, SE., M.Si untuk dapat menghadiri  orientasi Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-26 Tahun 2025.

Orientasi Apkasi Minahasa Utara berlangsung Hotel Sentra Manado, Samratulangi Ballroom, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (29/5/2025).

Membanggakannya lagi wabup H Mahyunadi untuk pertama kalinya berpartisipasi dengan kehadirannya pada agenda perdana, untuk pertama kalinya kalinya Munas Apkasi Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Bagi orang nomor duanya di Pemkab Kutim ini berpendapat Munas Apkasi sebagai forum strategis untuk refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di tengah dinamika perubahan kewenangan otonomi yang sebagian kembali ditarik ke pusat.

“Forum ini penting agar kepala daerah bisa menyamakan persepsi. Harapannya, pemilihan Ketua Umum Apkasi besok bisa berlangsung secara aklamasi, guna mewujudkan kepemimpinan yang solid dan berkesinambungan,” terang  Mahyunadi.

Selama berlangsungnya orientasi selain tampak wabup Kutim turut diundang hadir pula
ratusan bupati dari seluruh Indonesia.

Orientasi Apkasi, wabup Kutim bersama kepala daerah, sekaligus menyimak sambutan sekaligus pembukaan dari Dirjen Kementerian Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Akmal Malik secara virtual sekaligus mewakili
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu Akmal Malik menekankan pentingnya penguatan fungsi pemerintahan daerah demi tercapainya pembangunan yang merata.

“Semua ini hanya bisa tercapai jika ada kesatuan persepsi, partisipasi aktif, dan sinergitas dari seluruh elemen di daerah,” jelasnya

Orientasi Munas juga menghadirkan tokoh-tokoh nasional seperti Prof Ilyas Rasyid yang dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah dan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, yang kini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Apkasi sisa masa bakti 2021–2026.

Dalam paparannya, Herman Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengingatkan pentingnya fokus pada empat dimensi utama pelaksanaan otonomi daerah yakni peningkatan layanan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.

“Keempat pilar ini adalah kunci menuju kemajuan dan kemandirian masyarakat daerah,” tegas  Herman.

Senada, Prof Ilyas Rasyid menegaskan bahwa keberadaan Apkasi merupakan instrumen penting untuk menjaga agar implementasi otonomi daerah tetap berpijak pada kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Apkasi adalah wadah strategis untuk mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Orientasi Munas ke-26 ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di tingkat lokal.(*)