Kaltimkita.com, IBU KOTA NUSANTARA - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan dengan tegas terkait pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada forum Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, turut dihadiri Kepala Otorita IKN dan Jajaran Forkopimda yang di gelar di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Urara, pada Rabu (16/04/2025).
Hamas sapaan akrabnya, menyoroti dua isu krusial yaitu mekanisme rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang dinilai tidak transparan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kota masa depan Indonesia tersebut.
“Rekrutmen ASN di bawah Otorita ini langsung ditunjuk oleh Kepala Otorita, tidak melalui sistem nasional sebagaimana lazimnya di daerah otonom. Ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat kami di Kaltim soal transparansi dan prinsip meritokrasi,” jelas Hamas dalam forum tersebut.
Menurutnya, jika proses rekrutmen tidak terbuka dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap IKN sebagai proyek strategis nasional bisa terkikis. Dirinya menekankan pentingnya akomodasi sistem yang adil agar kualitas ASN yang bekerja di Otorita benar-benar kompeten.
Lebih lanjut kata Hamas, menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. “Selama ini pendekatannya masih top-down. Masyarakat lokal seperti suku Dayak, Kutai, dan Paser belum banyak dilibatkan. Padahal mereka adalah bagian penting dari identitas Kalimantan Timur,” jelasnya.
Dirinya berharap pemerintah pusat dan Otorita IKN membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat adat dan lokal agar pembangunan IKN tidak sekadar menjadi proyek eksklusif, melainkan rumah bersama yang inklusif.
“Jangan sampai IKN hanya jadi milik segelintir orang. Kami ingin masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan ini sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku,” ungkapnya.
Disisi lain, Hamas juga mengingatkan pentingnya komitmen terhadap konsep green city dan smart city yang selama ini digaungkan dalam pembangunan IKN.
“Jangan lupakan bahwa IKN dibangun di atas kawasan hutan tropis, yang menjadi habitat satwa langka. Pembangunan harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkas Hamas. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
