KaltimKita.com, SANGATTA - Ketua DPRD Kutim Joni mengharapkan Pemkab Kutim bisa mendorong transformasi perlindungan sosial bagi UMKM dan koperasi di desa-desa pada Kecamatan Karangan.
"Saya kira ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja UMKM dan koperasi di pedesaan pada kecamatan Karangan, apalagi di masa pandemi ini program pemerintah pusat salah satunya menguatkan UMKM dan koperasi yang paling terkena dampak dari pandemi," ujar Joni saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (24/03/2021).
Jika dipantau, menurut Joni yang juga politisi PPP Kutim yakni perekonomian pedesaan tidak terlepas dari sektor ekonomi mikro, dengan adanya perlindungan dari jaminan sosial ini, dirinya berharap sektor ekonomi mikro bisa semakin termotivasi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nya.
Musrenbang Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua II DPRD Arfan tekankan permasalahan jaminan sosial bersama Bupati Ardiansyah dan Wabup Kasmidi.
Joni memberikan perhatian serius untuk perlindungan sosial bagi UMKM dan Koperasi di Kecamatan Karangan terlebih di masa pandemi ini. Joni sendiri menjelaskan saat pandemi banyak UMKM dan koperasi di pedesaan yang lesu pemasukannya.
"Tadi pak Bupati dan Wakil sudah meresmikan kios desa, itu bagus sekali untuk penguatan ekonomi desa, tetapi ada hal yang juga sama pentingnya yaitu perlindungan jaminan sosial yang berfungsi sebagai jaring pengamanan terkait kondisi sosial ekonomi yang dihadapi para pelaku ekonomi mikro, "terang Joni.
Dijelaskan nya UMKM dan Koperasi sebagai penyangga ekonomi desa dan kecamatan Karangan juga penyangga ekonomi Kabupaten.
Dengan adanya jaminan sosial ini selain memberikan perlindungan untuk UMKM dan Koperasi, hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kecamatan Karangan untuk UMKM dan Koperasi.
Dorong sektor ekonomi secara bersama-sama dengan berdirinya sentra kuliner "Kios Desa" (Kanada Cafe) Kaliorang.
"Kita semua harus perhatikan nasib UMKM dan Koperasi di pedesaan khususnya di Kecamatan Karangan, makanya perlu jaminan sosial bagi mereka agar antara pelaku ekonomi mikro dan daya beli masyarakat bisa di seimbangkan,"tukasnya.(adv/rin/aji)
.jpg)
