Soroti Kinerja Musrenbang di RDP KUA PPAS, Alwi: Hanya Seremonial, Anggaran Tak Sesuai dengan Realita di Lapangan

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 dengan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) di ruang Ballroom Hotel Gran Senyiur pada hari kedua, Rabu (28/7/21).

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Alqadri yang juga selaku pimpinan rapat mengatakan, selama RDP, Anggota Komisi III menanyakan pembahasan anggaran tiap OPD apakah dapat ditambahkan, yang telah di Pagu oleh Bappeda.

"Kami tadi tanyakan, apakah anggaran setiap OPD yang sudah dipagu bisakah ditambah, ternyata memang tidak bisa, kecuali kalau mau dipindahkan silahkan, namun yang dianggap skala prioritas,” jelas Alwi Al Qadri saat ditemui usai rapat dengar pendapat.

Untuk Pagu yang ditetapkan oleh masing-masing OPD tidak bisa diganti, kecuali mendapat usulan dari Wali Kota dan disesuaikan oleh anggaran. Contoh seperti anggaran jalan Dinas PU, kemudian mau dipindahkan untuk drainase penanganan banjir yang prioritas sesuai dengan visi dan misi wali kota, hal tersebut dapat dilakukan.

Komisi III DPRD Kota Balikpapan membahas rancangan KUA PPAS Bappeda Litbang di Hotel Gran Senyiur

“Ada beberapa visi misi wali kota yang tidak boleh dihapus atau dikurangi, karena itu adalah visi misi wali kota. Seperti penanganan banjir, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan juga jembatan Kariangau,” urainya.

Untuk jembatan kariangau, lanjut Alwi, dikarenakan Detail Engineering Design
(DED) nya belum selesai, maka pengerjaan nya belum bisa dianggarkan tahun depan.

Menurutnya, Jembatan Kariangau juga termaksud visi misi wali kota baru. Dimana warga kariangau disana juga butuh sentuhan, agar memudahkan akses menuju Balikpapan Barat.

"Kariangau desa terpencil dan masyarakat juga disana mengharapkan adanya jembatan. Karena kariangau ke kampung baru kan harus keliling memutar dan sangat jauh," ujar Politikus Golkar ini.

Selain itu, Alwi juga menyoroti mengenai Musrenbang. Iya merasa kecewa, dimana Bappeda sudah menganggarkan sekitar Rp800 juta, akan tetapi tidak sesuai hasil yang diharapkan.

"Musrenbang ini hanya seremonial. Kenapa, masing-masing Kelurahan diminta titik penanganan sampai 80 titik, setelah sampai kecamatan menjadi lima, dan akhirnya sampai kota hanya satu titik saja. Kasian masing-masing kelurahan itu mengharapkan usulan sebanyak-banyaknya. Keliatannya saja mewah, anggaran besar, tapi hasilnya nol. Tidak sesuai anggaran yang terjadi dilapangan," tegas Alwi.

Sementara itu dikesempatan yang berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Agus Budi Prasetyo, mengatakan dalam pembahasan Bappeda menekankan pada kesiapan Balikpapan untuk menjadi beranda Ibu Kota Negara (IKN). Kemudian, perbaikan terhadap proses perencanaan mulai dari Musrenbang termasuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Musrenbang menurut Komisi III tidak efektif, karena dari banyak usulan sedikit yang diserap. Kami dari Bappeda sepakat, bahwa Musrenbang itu forum tertinggi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami akan perbaiki proses Musrenbang masing-masing kelurahan,” urainya.

Agus menambahkan, bahwa menerima usulan untuk mengawal usulan yang diterima dari tingkat kelurahan hingga kota. Namun, penekanan dalam pembahasan KUA PPAS ditiap komisi, misi dan visi wali kota menjadi prioritas, di antaranya penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, air bersih, Perusda dan ekonomi kreatif.

"Setidak-tidaknya itu dulu lah yang akan kita fokuskan diprioritas di tahun 2022. Tapi pak wali punya waktu sampai 2024, tahun berikutnya titik berat kemana lagi, itu kami bahas berikutnya,” pungkasnya. (lex)