KaltimKita.com, TANA PASER - Wacana pinjaman dana Rp 600 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bankaltimtara dari Pemkab Paser untuk APBD 2022 mendatang membangun infrastruktur, kini tengah proses analisa badan anggaran (Banggar) DPRD Paser untuk mendapat persetujuan atau tidak. Anggota Banggar dari Fraksi Partai Gerindra Hamransyah menilai peminjaman tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh daerah.
Pasalnya jika tidak dilakukan, anggaran yang ada dari APBD tidak signifikan, sehingga tidak bisa mempercepat perbaikan infrastruktur yang telah dinantikan masyarakat. Namun karena pinjaman tersebut ke perbankan dan suku bunga sementara yang ditetapkan 6,5 persen, Hamransyah berharap hal itu bisa diturunkan lagi.
"Karena jika turun satu persen saja, itu sudah sangat membantu daerah saat pembayarannya ke depan," kata Hamransyah, Senin (9/8).
Rencananya dari angka Rp 600 miliar tersebut, digelontorkan untuk 201,50 kilometer jalan dengan produk rigid dan agregat. Dia sangat setuju dengan kebijakan ini, karena jika dibangun dengan aspal, dijamin tidak akan bertahan lama. Sementara masyarakat yang menggunakan jalan tidak mau tahu, kualitasnya harus yang terbaik. Apalagi mayoritas hasil perekonomian yang diangkut di Paser merupakan hasil kebun dan pertanian, di mana itu membutuhkan sarana jalan yang kokoh.
Untuk proses pembayarannya yang memakai metode empat tahun, Hamransyah berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil perbaikan jalan tersebut. Sehingga tidak membebani APBD di tahun tersebut saat pembayaran hutang.
Rencananya Pemkab Paser akan meminjam Rp 600 miliar ke Bankaltimtara atau BPD.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengungkapkan kini persetujuan tinggal menunggu dari legislatif atau DPRD Paser. Setelah sebelumnya telah ada pemaparan di hadapan badan anggaran (Banggar) DPRD Paser.
"Sebenarnya yang dibutuhkan lebih banyak untuk membangun infrastruktur seluruh jalan ini, mencapai Rp 1,2 triliun. Namun yang mencukupi dari BPD yaitu Rp 600 miliar," kata Katsul Wijaya, Rabu (4/8).
Nantinya dana Rp 600 miliar tersebut, akan diposkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) khusus untuk peningkatan jalan. Dengan alokasi dana tersebut diarahkan ke lebih 11 poros ruas jalan dengan 18 segmen yang tersebar di seluruh jalan di Kabupaten Paser. Di tahun selanjutnya saat pembayaran, alokasi di DPUTR pun akan dikurangi untuk menutupi pembayaran tiap tahun.
Saat ini kata Katsul, Pemkab dan DPRD masih berharap ada penurunan suku bunga dari Bankaltimtara untuk pinjaman tersebut. Dari angka sementara yang ditetapkan 6,5 persen. Dibayar empat tahun dari 2023 sampai 2026. Artinya minimal pembayaran harus Rp 150 miliar per tahun belum bunga. Pemkab Paser masih menargetkan suku bunga sekitar 4 sampai 5 persen.
Ditanya opsi lain pinjaman selain ke bank di daerah, Katsul menjelaskan sebenarnya ada opsi meminjam ke BUMN milik Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya. Namun itu langsung berurusan dengan pusat, sementara di pusat puluhan daerah juga mengantri usulan peminjaman. Persyaratannya juga yang sulit. Sehingga kepastian nilainya sulit diprediksi, ditambah lagi ketersediaannya cukup atau tidak.
"Makanya pertimbangan terbaik ialah ke bank daerah. Ditambah lagi daerah juga memiliki saham di bank tersebut," kata mantan Asisten Kesra itu. (mh/and)
.jpg)
