JAKARTA, Denai.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya realisasi pembangunan kilang minyak baru oleh PT Pertamina (Persero). Janji yang telah disampaikan sejak 2018 belum juga terealisasi, sementara subsidi energi terus membebani anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9).

Janji Lama yang Belum Terpenuhi

Menurut Purbaya, ketika dirinya masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pertamina pernah berkomitmen membangun tujuh kilang minyak dalam jangka waktu lima tahun. Namun hingga kini, tidak ada progres signifikan dari komitmen tersebut.

"Kalau bertemu lagi dengan pihak Pertamina, tolong sampaikan agar mereka segera bangun kilang baru," ujar Purbaya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan kilang bukan sekadar proyek jangka panjang, tetapi langkah strategis untuk menekan impor BBM dan mengurangi beban subsidi energi.

Beban Subsidi Terus Membengkak

Impor BBM yang masih tinggi menjadi salah satu faktor penyebab membengkaknya anggaran subsidi energi. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu APBN 2025.

Rincian anggaran tersebut mencakup subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram sebesar Rp57,8 triliun, yang terdiri dari subsidi tahun berjalan sebesar Rp57 triliun dan kekurangan pembayaran tahun sebelumnya sebesar Rp800 miliar.

Adapun kompensasi BBM yang telah dibayarkan mencapai Rp31,1 triliun, berasal dari kekurangan pembayaran kompensasi tahun 2024, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menkeu Ingin Terlibat Aktif dalam Pengawasan

Tidak ingin hanya menjadi pengelola anggaran, Purbaya menyatakan dirinya akan terlibat langsung dalam pengawasan proyek-proyek yang diusulkan Pertamina.

“Saya bukan sekadar juru bayar. Saya akan memastikan proyek-proyek yang diajukan benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Ia juga mengajak DPR RI, khususnya Komisi XI, untuk bersama-sama mengawasi kinerja Pertamina dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. (sh)