TENGGARONG, denai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris daerah (Sekda) Sunggono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, kepada DPRD Kukar dalam Rapat Paripurna ke IV di ruang Sidang Utama, Senin (24/3/2025).

Rapat dipimpin Plt Ketua DPRD Kukar Junadi didampingi Wakil Ketua Sementara Aini Faridah dan dihadiri sebanyak 26 orang anggota dan juga diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kukar. Rapar diawali pembaca tata tertib (tatib) oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) M Ridho Darmawan.

Dalam paparannya, Sunggono menjelaskan capaian kinerja Pemkab Kukar di tahun 2023 dan 2024 mengalami perbaikan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional.

“Tahun Anggaran 2024 sendiri mengangkat tema Pembangunan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan, dan bukti keberhasilan tersebut adalah berbagai penghargaan yang diterima, baik di tingkat regional maupun nasional,” katanya.

Disebutkannya untuk realisasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di tahun 2024, Pemkab Kukar berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp 12.702.063.635.451,50 dari target Rp 14.312.025.946.608,00 atau 88,75 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp 12.808.056.939.981,10 dengan target Rp 14.531.000.000.000,00 atau 88,14 persen.

Sunggono menegaskan penyampaian LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas publik dan memberikan transparansi kepada masyarakat serta DPRD. “Jadi dari semua yang telah disampaikan mengenai capaian dan kinerja Pemkab Kukar selama tahun anggaran 2024 tadi, semoga ke depannya lebih baik,” tuturnya.

Sekda Sunggono juga mengatakan penyampaian LKPJ ini sesuai amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kinerja pemerintahan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.

“LKPJ ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman. Dan Alhamdulillah, hampir seluruh target kinerja kita telah tercapai pada 2024. Hanya sebagian kecil yang belum terpenuhi karena beberapa kendala tertentu,” jelasnya

Sementara itu Plt Ketua DPRD Kukar Junadi menyebutkan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menegaskan kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan refleksi hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam konteks kesetaraan dan kemitraan eksekutif dan legislatif,” katanya. (adv/nad)