TENGGARONG, denai.id – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemerikasaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program 3 Juta Rumah secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Senin (17/3/2025).

Pemkab Kukar diwakili Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat dan beberapa perwakilan OPD terkait. Rakor dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak. Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Sementara itu, Akhmad Taufik Hidayat menyebutkan Pemkab Kukar siap mendukung semua program terkait lima kementerian sebagaimana yang disampaikan dalam rakor. Terkait program kesehatan masyarakat yaitu PKG Pemkab Kukar siap melakukan percepatan kegiatan ini dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang ada.

Dan untuk memastikan pelaksanaan PKG berjalan lancar akan dilakukan peninjauan ke Puskesmas- Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya, dan juga menyediakan tenaga / SDM yang terampil, sesuai arahan.

“Khusus dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar prosentasenya meningkat,” ujarnya.

Terkait program tiga juta rumah bersubsidi, Taufik menyebutkan Pemkab Kukar akan menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat, terutama akan menginventarisir tanah atau lahan yang akan digunakan. “Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini,” pungkasnya. (adv/nad)