Meditama.id, TANJUNG REDEB – Transparansi data ketenagakerjaan di Kabupaten Berau kembali dipertanyakan. DPRD menilai masih banyak perusahaan yang belum terbuka dalam melaporkan jumlah tenaga kerja, sehingga menyulitkan proses pengawasan.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menyampaikan persoalan ini terus berulang setiap kali dilakukan pertemuan dengan pihak perusahaan.

Ia menilai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) seharusnya mampu menjadi pusat data yang akurat dan terintegrasi.

“Seharusnya kami cukup mengambil data di Disnakertrans tanpa harus memanggil perusahaan satu per satu,” katanya.

Namun kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak perusahaan dinilai belum kooperatif dan cenderung tidak rutin memperbarui data tenaga kerja.

Thamrin menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi mengganggu perencanaan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

"Penguatan pengawasan serta penegakan aturan harus dilakukan terhadap seluruh perusahaan. Supaya patuh dalam pelaporan data," tegasnya. (adv/jek)