Makineksis.com, Kutai Timur - Aksi unjuk rasa belakangan ini diantaranya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Republik Indonesia (RI) Senayan Jakarta, DPRD Kota Makassar menyisakan duka mendalam.

Dari dua peristiwa  demonstrasi mahasiswa Jakarta - Makassar  yang berlangsung memicu chaos, kerusuhan disertai penjarahan, pengrusakan, pembakaran  juga menimbulkan 5 korban jiwa.

Keterangan foto : (ist) In memoriam korban meninggal dunia buntut aksi unjuk rasa 

Berikut nama - nama korban yang meninggal buntut unjuk rasa yang pecah menjadi kerusuhan  :

1. Affan Kurniawan
• Usia: 21 tahun
• Meninggal: 28 Agustus 2025
• Alamat: Jalan Blora, Jakarta Pusat
• Status: pengemudi ojek online (ojol)

2. Muhammad Akbar Basri (Abay)
• Usia: 26 tahun
• Meninggal: 29 Agustus 2025
• Alamat: Jalan Balang Baru dua, Kecamatan Taman Lati, Kota Makassar
• Status: Staf DPRD Makassar

3. Sarinawati
• Usia: 26 tahun
• Meninggal: 29 Agustus 2025
• Alamat: Dusun Bempesu, Desa Kalero, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone
• Status: staf pendamping Anggota DPRD Makassar Andi Tenri Uji

4. Saiful Akbar
• Usia: 43 tahun
• Meninggal: 29 Agustus 2025
• Alamat: Jalan Andi Tendriajeng, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Palopo, Sulawesi Selatan
• Status: Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah

5. Rusdamdiansyah
• Usia: 25 tahun
• Meninggal: 29 Agustus 2025
• Alamat: Jalan Urip Sumoharjo Lorong 501, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang
• Status: pengemudi ojek online (ojol)

Gelombang aksi para mahasiswa yang membawa beberapa tuntutan kepada anggota DPR - RI juga berlangsung di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai wujud solidaritas dengan penuh damai, Senin (1/9) 2025

Keterangan foto : Ketua DPRD Kutim Jimmi didampingi Anggota dewannya H Kidang turut berduka cita atas tragedi demonstrasi yang merengut korban jiwa 

Sebelumnya, Minggu (31/8) 2025 malam digelar aksi longmarch damai di Sangatta- Kutim oleh rekan - rekan mahasiswa sekaligus menyalakan lilin sembari mengheningkan cipta terutama untuk mendoakan para pahlawan-pahlawan demokrasi suara keadilan  rakyat  yang gugur

Rencananya demonstrasi pada Senin itu, menyasar mako Polres Kutim kemudian bergeser ke sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim)

Mendengar akan adanya rekan - rekan mahasiswa yang berniat ke DPRD Kabupaten Kutim,  maka tampak beberapa anggota Dewan seperti ketua legislatif Jimmi, ST., MT bersama anggota lainnya bersiap menyambut kehadiran para pengunjuk rasa.

Namun rupanya para mahasiswa melancarkan aksi demonstrasi hanya di simpang lampu merah (trafic light) Bukit Pelangi, Sangatta Utara tak jauh dari Mako Polres Kutim dan urung melanjutkannya ke sekretariat DPRD Kutim

Selama berorasi kawan-kawan mahasiswa mendapatkan pengawalan pengamanan dari personel Polres Kutim yang berjalan kondusif

Saat dimintai tanggapannya terkait gelombang arus demonstrasi, melalui wawancara media Makineksis.com bersama Ketua DPRD Kutim didampingi Anggota Dewannya,  H Kidang, tokoh pemuka agama Kecamatan Bengalon serta Forkopimda ditingkat Kecamatan. Terlebih dahulu kesemuanya kompak mengungkapkan rasa bela sungkawa mendalam.

"Pertama - tama ijin kami memanjatkan doa "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun" kepada para pejuang demokrasi yang gugur ditengah aksi massa unjuk rasa sebagai bentuk duka cita sedalam - dalamnya.

"Penyampaian aspirasi dapat dilakukan bertemu langsung (tatap muka), dialog bisa juga melalui secara lisan dan tertulis," terang Jimmi

Keterangan foto : Jimmi tidak membenarkan aksi pembakaran disela aksi unjuk rasa diantaranya seperti yang terjadi di kantor DPRD Makassar 

Jimi tidak sependapat apabila jalannya aksi unjuk rasa  diwarnai tindakan anarkis, terlebih disertai aksi pembakaran fasilitas negara seperti kantor DPRD Kota Makassar salah satunya.

"Karena kantor DPRD yang dibakar pembangunannya bersumber dari uang pajak rakyat juga," jelas Jimmi

Jimmi mengungkapkan sebelumnya menerima informasi akan adanya demonstrasi ke kantor DPRD Kutim sejak Minggu (31/8) 2025 lalu, walau pada pelaksanaannya di hari senin peserta unjuk rasa tidak mengarah ke kantor DPRD, akan tetapi orang nomor satunya di legislatif Kutim ini tetap bersabar menunggu kehadiran rekan-rekan mahasiswa.

"Jadi kami menunggu peserta unjuk rasa, biasanya sih para pedemo berorasi di depan halaman kantor DPRD. Tetapi perkembangannya sepertinya tidak sampai ke sini hanya orasi dipersimpangan lampu merah Bukit Pelangi dekat Mako Polres Kutim," beber ketua Dewan itu.

Adapun tuntutan mahasiswa secara skala nasional sepanjang 2025  meliputi :

1. Demo "Indonesia Gelap" (17-20 Februari 2025) 

Demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menginisiasi aksi "Indonesia Gelap" sebagai simbol keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. 

Demo ini menuntut efisiensi kabinet, menolak revisi UU TNI, Polri , dan Kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis. 

Tuntutan Demo "Indonesia Gelap"

-Ciptakan pendidikan gratis dan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

-Cabut proyek strategis nasional bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.

-Tolak revisi UU Minerba yang membungkam kebebasan akademik.

-Hapuskan multifungsi ABRI agar militer tidak terlibat di sektor sipil.

-Sahkan UU Masyarakat Adat untuk melindungi tanah dan kebudayaan mereka.

-Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengancam kepentingan rakyat.

-Evaluasi penuh program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.

-Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen demi kesejahteraan akademisi.

-Segera keluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

-Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi melemahkan pengawasan.

-Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk hentikan pemborosan pejabat.

-Tolak revisi Tatib DPR yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.

-Reformasi Polri agar lebih profesional dan hilangkan budaya represif.

2. Demo Ojol & Kurir Online (17 Februari 2025) 

Demo ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang mengerahkan ribuan driver ojek online dan kurir untuk menuntut pemberian THR.

Mereka meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk mewajibkan aplikator seperti Gojek, Grab, hingga ShopeeFood untuk mengikuti aturan THR sesuai UU Ketenagakerjaan.

3. Demo Buruh (11 Maret 2025)

Puluhan buruh melakukan unjuk rasa di depan Kemenaker untuk menyoroti kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh. Aksi berlangsung relatif kondusif tanpa mengganggu lalu lintas. 

Demo Buruh 11 Maret 2025
Tuntutan :
-PHK Buruh Sritex tidak sah dan ilegal.

-Menaker harus membuat perjanjian tertulis untuk buruh Sritex

-Cabut Permendag No.8 Tahun 2023.

-Stop badai PHK, selamatkan indsutri Indonesia.
-Bayarkan THR Ojol

-Stop Kriminalisasi ketua dan sekretaris PT. Yamaha Music Manufacturing Asia
Get the dataCreated with Datawrapper

4. Demo Pembatasan Truk saat Mudik Lebaran (21 Maret 2025)

Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) bersama sopir truk memprotes Surat Keputusan Bersama (SKB) pembatasan angkutan barang saat Lebaran.

Mereka menilai kebijakan itu merugikan logistik nasional dan menuntut solusi agar distribusi tetap berjalan.

Demo Pembatasan Truk Mudik Lebaran
Tuntutan Aptrindo

:Cabut atau revisi SKB pembatasan angkutan barang saat Lebaran 2025.

-Berikan solusi alternatif agar distribusi barang tetap berjalan.

-Libatkan pengusaha truk dalam perumusan kebijakan transportasi Lebaran.

-Hentikan kebijakan diskriminatif terhadap angkutan barang.

-Evaluasi menyeluruh kebijakan lalu lintas mudik agar tidak merugikan sektor ekonomi.

5. Demo Hari Buruh (1 Mei 2025)

Sekitar 200 ribu buruh turun langsung ke Monas dalam rangka memperingati May Day atau hari buruh.

Mereka menyuarakan harapan agar May Day menjadi momentum perjuangan keadilan sosial sekaligus mendesak kenaikan upah layak dan perlindungan buruh.

Demo Hari Buruh

Tuntutan KSPI

-Hapus sistem outsourcing agar buruh mendapat kepastian kerja dan perlindungan sosial.

-Bentuk Satgas PHK tripartit untuk menangani dan mencegah gelombang PHK sepihak.

-Wujudkan upah layak berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan hanya inflasi.

-Sahkan RUU Ketenagakerjaan untuk memperkuat hak buruh dan melindungi dari PHK sewenang-wenang.

-Sahkan RUU PPRT agar pekerja rumah tangga mendapat perlindungan hukum dan hak dasar.

-Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah tegas pemberantasan korupsi yang merugikan buruh dan rakyat.

6. Demo Ojek Online (20 Mei 2025)

Ribuan pengemudi ojol menggelar aksi serentak di Jakarta dan sejumlah kota. Mereka menuntut potongan aplikasi maksimal 10% serta revisi tarif penumpang yang dinilai merugikan serta menghentikan program yang merugikan pengemudi.

Demo Ojek Online (Ojol) 

Tuntutan Ojol

-Presiden RI dan Menhub harus memberi sanksi tegas kepada aplikator pelanggar regulasi.

-Komisi V DPR RI diminta menggelar RDP gabungan dengan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator.

-Potongan aplikasi maksimal ditetapkan 10%.

-Revisi tarif penumpang dan hapus program yang merugikan pengemudi ojol.

-Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

7. Demo Buruh di KPK (22 Mei 2025)

Massa buruh mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pengusutan kasus dugaan suap TKA di Kemnaker. Mereka membawa spanduk "Tangkap Koruptor di Kementerian Ketenagakerjaan" dan menuntut semua pejabat terkait diperiksa.

Demo Buruh Di KPK 
Tuntutan

-Usut tuntas kasus dugaan suap TKA di Kementerian Ketenagakerjaan.

-Periksa semua pejabat terkait mulai dari Menteri, Dirjen, hingga Direktur periode 2020–2023.

-KPK jangan pandang bulu, semua pihak yang terlibat harus diproses hukum.

-Pulihkan kepercayaan investor asing dengan membongkar praktik suap.

-Pastikan lapangan kerja terlindungi dari dampak korupsi dan suap TKA.

8. Demo Sopir Truk (19 Juni 2025)

Sopir truk dari berbagai daerah menolak kebijakan ODOL (Over Dimension and Over Loading). Mereka meminta pemerintah meninjau ulang aturan pembatasan, menyesuaikan tarif logistik, serta memberi perlindungan hukum bagi sopir.

Demo Sopir Truk
Tuntutan

-Cabut atau revisi aturan ODOL yang dinilai tidak adil bagi sopir kecil dan menengah.

-Atur regulasi ongkos angkutan logistik yang lebih adil agar sebanding dengan biaya operasional.

-Revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22/2009, terutama pasal 277 terkait dimensi kendaraan.

-Berikan perlindungan hukum bagi sopir truk dari pungutan liar dan premanisme di jalan.

-Terapkan kesetaraan perlakuan hukum dalam penegakan aturan transportasi.

-Tingkatkan kesejahteraan sopir dengan fasilitas BPJS Kesehatan gratis dan jaminan sosial lainnya.

9. Demo Driver Ojol URC (17 Juli 2025)

Unit Reaksi Cepat (URC) ojol berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Mereka menolak status ojol sebagai buruh, menolak wacana potongan 10%, serta mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu ojol.

Demo Ojol 
Tuntutan

-Menolak status pengemudi ojek online dijadikan buruh atau pekerja.

-Menolak opini pembatasan potongan driver hanya 10% dari penghasilan.

-Meminta Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum ojek online.

10. Demo DPR (25 Agustus 2025)

Raturan pendemo yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, ojol, hingga masyarakat biasa menggelar aksi di depan DPR RI menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Aksi sempat ricuh saat massa mencoba menerobos barikade polisi hingga terjadi bentrokan.

Tuntutan Demo Senin (25/8/2025)
Tuntutan

-Turunkan Prabowo-Gibran

-Bubarkan Kabinet Merah-Putih.

-Bubarkan DPR RI

-Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

-Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998

-Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)

-Transparansi gaji anggota DPR

-Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR

-Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR

11. Demo DPR oleh Partai Buruh (28 Agustus 2025)

Partai Buruh memimpin aksi yang menuntut reformasi DPR dan percepatan pengesahan UU Perampasan Aset. Aksi ini berlangsung damai sampai akhirnya pecah bentrokan saat massa memanjat pagar DPR, merusak fasilitas, hingga memicu bentrokan dengan aparat.

Tuntutan Demo Buruh Kamis (28/8/2025)
Tuntutan

-Tolak upah murah dan apus outsourcing

-Naikkan Upah Minimum

-Menaikkan Pendapatan Tak Kena Pajak (PTPK)4Hapus pajak atas THR dan pesangon

-Pembatasan karyawan kontrak6Stop PHK

-Pembatasan tenaga kerja asing

-Hilangkan Omnibuslaw dengan UU ketenagakerjaan baru

12. Demo DPR (1 September 2025)

Aksi mahasiswa dan influencer di depan DPR berlangsung damai dengan menekankan "17+8 Tuntutan Rakyat". Mereka mendesak investigasi independen kasus kekerasan aparat, reformasi kepolisian, hingga transparansi DPR

"17+8 Tuntutan Rakyat"
DeadlineLembaga/Institusi Tuntutan 5 September 2025

-Presiden Prabowo tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran

-Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat

-DPR bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru

-Publikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas)

-Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah melalui KPK
-Ketua Umum Partai PolitikPecat/sanksi tegas kader DPR yang tidak etis

-Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis

-Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil

- Polri bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

-Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa

-Tangkap dan proses hukum aparat yang melakukan pelanggaran HAM

-TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil

-Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri

- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis
-Kementerian  Sektor Ekonomi pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di Indonesia

- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak

-Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing 31 Agustus 2026

- DPR Audit independen DPR, tetapkan KPI, tolak mantan koruptor, hapus fasilitas istimewa

- Partai Politik/DPR , Partai politik publikasikan laporan keuangan, DPR pastikan oposisi berfungsi

-DPR Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, perkuat KPK & UU Tipikor

-Reformasi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi polisi dalam 12 bulan

Pemerintah/DPR, Cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate, revisi UU TNI

-DPR/PresidenRevisi UU Komnas HAM, perkuat Ombudsman & Kompolnas

- DPR Tinjau kebijakan PSN, UU Ciptakerja, audit Danantara & BUMN

Namun yang menjadi perhatian  bersama yakni terkait kenaikan tunjangan anggota DPRD,  atensi kenaikan pajak, pembubaran DPR serta  perilaku yang menciderai nurani khalayak luas dengan berjoget ria di ruangan DPR - RI serta pernyataan  Sahroni yang mengatakan rakyat tolol

Media menanyakan sependapat tidak dengan desakan mahasiswa menyangkut bubarkan DPR ?

"DPRD merupakan indikator pembuat regulasi yang juga dari falsafah partai politik," terang Jimmi.

Jimmi menegaskan sebagai pejabat publik, Wakil Rakyat hendaknya dapat mengedepankan etika yang dapat menjadi sauri tauladan di masyarakat serta moral dan perilaku dalam bersikap secara baik.

Lantas sejauh mana Ketua Legislatif Jimmi menyikapi tuntutan mahasiswa  mengenai kenaikan gaji, tunjangan serta pajak akankah berkoordinasi dengan pusat.

"Sejauh ini kami mengikuti baik Kabupaten dan Kota. Kita ikuti aturan saja, apapun keputusannya itu yang diikuti tanpa melebihkan maupun mengurangi," kata Jimmi

Jimmi berpesan kepada para mahasiswa tetap kritis, karena kritikan, saran merupakan indikator penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

"Kritik juga formula vitamin secara fisik dan mental, dan harus mampu terserap maksimal oleh pemerintah daerah, pejabat publik serta mampu memberikan empati terlebih dalam menghadapi kondisi kestabilan ekonomi "global" yang masih dirasakan kurang membaik," imbuh ketua DPRD Kutim

Namun ketua DPRD Kutim berkeyakinan  "Inshaallah  ditengah kondisi aksi demonstrasi cipta kondisi di Kutim tetap kondusif.

"Kedepannya terus tingkatkan interaksi sosial Kemasyarakatan antara pemerintah, legislatif dengan masyarakat termasuk mahasiswa," tandas Jimmi. (aji/rin)