TENGGARONG, denai.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati, Jumat (14/3/25).

Hadir pada acara itu Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala beserta jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta undangan lainnya.

Forum Lintas Perangkat Daerah ini merupakan amanah permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai wadah koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Forum ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Sunggono menekankan agar forum itu konsen terhadap upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya mengevaluasi Perda yang tidak berjalan dengan baik misalnya Perda rumah walet. Kemudian memaksimalkan potensi pendapatan berbagai sektor. Optimalkan aset daerah yang ada agar dapat memberikan kontribusi bagi PAD, merealisasikan pungutan PBB dengan baik.

Hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan Kukar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan dan migas yang akan berkurang dan suatu saat akan habis. “Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” tegasnya.

Untuk diketahui, tujuan utama forum itu antara lain, sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Menjaring aspirasi dan masukan – mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.

Penyelarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi – menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Efisiensi dan efektivitas anggaran – mencegah duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi – memberikan ruang bagi semua perangkat daerah untuk melaporkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program serta Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis hasil (performance-based budgeting).

Menyatukan visi dan misi setiap OPD agar bekerja dalam satu tujuan pembangunan daerah. Memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan pembangunan.

Dalam Forum ini berbagai unsur, seperti OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat juga diharapkan mampu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja/ Renja Perangkat Daerah.

“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan sinergi dan perkuat komitmen antar perangkat daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” ujarnya. (adv/nad)