TENGGARONG, denai.id – Menjelang Idul Fitri 1446 H / 2025 M, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk High Level Meeting terkait pengendalian inflasi dan cipta kondusivitas di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (25/3/2025).

Kegiatan yang dihadiri tim pengendalian inflasi daerah serta Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Iwan Kurniawan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, perwakilan Bulog cabang Samarinda, serta perwakilan ulama itu dibuka oleh Sekda Kukar Dr H Sunggono.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Ahyani Fadianur Diani saat menyampaikan laporan terkait pengendalian inflasi mengatakan Pemkab Kukar dalam melaksanakan pengendalian inflasi, kebutuhan bahan pokok dan penting (bapokting) melakukan berbagai program.

Di antaranya mempercepat kegiatan operasi pasar, memastikan distribusi pasokan bahan pokok dengan sistem efesien dan terukur, guna memastikan harga bahan pokok terjangkau dan ketersediaannya cukup hingga sampai pasca hari besar keagamaan nasional yakni Ramadhan dan Idul Fitri 1426 Hijriah.

“Secara umum Pemerintah Kabupaten Kukar telah menerapkan pedom 4 K, yaitu pertama memastikan ketersediaan pasokan, kedua memantau kestabilan harga, ketiga menjamin kelancaran distribusi, keempat menjalin komunikasi yang efektif bersama seluruh stakeholder,” ujar Ahyani.

Sementara itu, Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan tujuan utama dari rakor tersebut guna memastikan upaya serta langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan secara lebih efektif di tingkat daerah.

Di mana saat ini, menurut Edi Damansyah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pengendalian inflasi juga telah dilaksanakan, antara lain melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), melakukan sidak bersama Polres, Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan.

Melaporkan secara rutin ke tautan kemendagri, menyampaikan laporan neraca ketersediaan pangan, menggunakan APBD untuk transportasi operasi pasar, serta Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Khusus terkait penggunaan dana BTT perlu diinformasikan bahwa pelaksanaanya akan disesuikan dengan perkembangan situasi pergerakan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat 9 bulan ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/tahun 2025, Edi Damansyah menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat melaksanakan beberapa hal diantaranya mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya.

Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan Liquid Petroleum Gas (LPG).

“Semoga pertemuan ini dapat berperan penting dalam menciptakan kesepahaman dan sinergi antar berbagai pihak, untuk menjaga kestabilan ekonomi di wilayah Kutai Kartanegara, serta memastikan ketersediaan barang yang cukup dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/nad)