Meditama.id, TANJUNG REDEB – Langkah Pemerintah Kabupaten Berau dalam membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) sebagai lembaga mandiri mendapat sorotan dari DPRD. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan penanganan kebakaran dan situasi darurat di daerah.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menyampaikan apresiasinya terhadap pemisahan Disdamkartan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, dengan berdiri sebagai perangkat daerah yang independen, kinerja penanganan kebakaran dan operasi penyelamatan dapat lebih terfokus, cepat, dan efisien.

Ia menilai, selama masih tergabung, beban tugas yang ditangani BPBD dan pemadam kebakaran cukup luas, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas respons di lapangan. Dengan struktur baru, diharapkan setiap penanganan bisa dilakukan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan.

“Pemisahan ini akan membuat penanganan lebih terarah dan tidak lagi terbagi fokusnya. Ini langkah yang cukup tepat,” ujarnya.

Sumadi juga mengingatkan pembentukan lembaga baru tidak boleh hanya berhenti pada perubahan struktur organisasi. Ia menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Menurutnya, tanpa SDM yang kompeten dan peralatan yang memadai, keberadaan Disdamkartan sebagai instansi mandiri tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang cukup sangat diperlukan.

“Jangan sampai sudah berdiri sendiri, tetapi belum didukung oleh kemampuan personel dan fasilitas yang memadai,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar personel tidak hanya mampu menangani kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan dalam kondisi darurat lainnya, seperti evakuasi korban bencana maupun kecelakaan.

"Kami berharap Disdamkartan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat," pungkasnya. (adv/jek)