Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengupayakan peningkatan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit guna menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas sektor perkebunan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ahmad Muzakkir mengatakan komoditas sawit hingga kini masih menjadi sektor andalan perkebunan di Kalimantan Timur.
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa andalan kita sampai saat ini adalah sawit,” katanya saat ditemui, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan, dari total peruntukan ruang perkebunan sekitar 3,4 juta hektare, sebanyak 2,7 juta hektare telah memiliki perizinan. Sementara luas tanam sawit di Kaltim saat ini mencapai sekitar 1,5 juta hektare.
Menurut dia, sekitar 1,3 juta hektare di antaranya dikelola perusahaan besar swasta (PBS), sedangkan sisanya merupakan kebun plasma dan milik masyarakat.
Muzakkir menyebut sektor perkebunan sawit turut menjaga nilai tukar petani di Kaltim, terutama dengan harga TBS yang masih berada pada kisaran Rp3.600 hingga Rp3.700 per kilogram.
“Ke depan kita ingin harga-harga TBS ini terus naik,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat penetapan harga TBS pada 13 Mei mendatang. Sebelum rapat dilakukan, Dinas Perkebunan Kaltim akan melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan yang menjadi indikator penentu indeks K.
Indeks K merupakan komponen pengali dalam penetapan harga TBS sawit petani.
“Perusahaan-perusahaan itu menjadi penentu indikator indeks K. Itu yang sedang kita lakukan,” katanya.
Selain persoalan harga, Pemprov Kaltim juga terus menangani berbagai konflik di sektor perkebunan, terutama sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat.
Menurut Muzakkir, konflik yang terjadi umumnya berkaitan dengan kepemilikan lahan, ganti rugi, sengketa koperasi hingga persaingan harga.
“Semua kita lakukan mediasi dan diakhiri dengan berita acara,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah daerah terus membina hubungan kemitraan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat agar tetap berjalan baik.
Namun demikian, Muzakkir mengakui pola pembinaan saat ini mengalami perubahan akibat keterbatasan anggaran dan intensitas kunjungan lapangan.
“Sekarang lebih banyak fasilitasi melalui rapat dan pertemuan,” katanya.
Dalam upaya pembinaan sektor perkebunan, Pemprov Kaltim juga menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai mitra komunikasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan.
“GAPKI menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah karena memiliki jaringan perusahaan perkebunan yang besar,” Pungkasnya.(Hyi)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
