Makineksis.com, Kutai Timur - Merandang berlangsung memanas diruang hearing kantor Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur  pertemuan 3 kelompok tani  dengan intansi pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terdiri dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim),  Agaria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kutim,  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR), Bina Marga (PUPR),  Badan Pengelolaan  Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutim.Mendesak pelunasan pembayaran lahan di Kenyamukan, Senin (21/7/2025)

Keterangan foto : Ketua DPRD Kutim Jimmi disela hearing pembahasan tuntutan penyelesaian pembayaran lahan 3 kelompok tani Kenyamukan, kondusifkan suasana yang alot  

Apalagi diketahui diatas lahan yang belum tuntas - tuntas pelunasan pembayarannya, sedang berlangsung aktivitas pengerjaan sarana pendukung pelabuhan seperti jalan termasuk, saluran pembuangan air (drainase).

Kuasa hukum 3 kelompok tani, sempat mengatakan penyelesaian pembayaran lahan sebenarnya tahao demi tahap awalnya berjalan lancar diera eks Bupati Kutim Ir H Ismunandar baik saat masih menjabat asisten sempat terealisasi Rp 4,5 miliar kala itu.

Namun seiring perkembangan ketika pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan ketersediaan sarana pelabuhan kenyamukan. Mulai terlihat denyut - denyut keberlanjutan pembangunan sarana pendukungnya

Di tengah eksen pembangunan itu, rupanya menyisakan duka berkepanjangan yang didera 3 kelompok tani pemilik lahan diatas proyek pembangunan itu, karena belum adanya tanda - tanda pelunasan pembayaran tanah mereka.

Keterangan foto : ekspresi wajah Kadis Pertanahan Kutim, Simon ketika dilayangkan kritik keras dari salah satu perwakilan kelompok tani yang menuntut hak pembayaran atas lahannya

Hearing diwarnai "naik pitamnya" salah satu perwakilan pemilik lahan yang tergabung pada kelompok tani setelah sempat mendengarkan pernyataan kepala  Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim),  yang mengatakan dalam hal ini intansi serius dalam penyelesaian atas proses pembayaran ganti rugi lahan dimaksud

"Saya sangat berterima kasih, bapak - bapak yang kebanyakan tokoh  sepuh Kutim dan saya anggap orang tua saya juga. Dalam permasalahan tersebut, jangan ada yang mengatakan Dinas Pertahanan tidak dapat menyekesaikan permasalahan tersebut dibawah kepemimpinan saya," tegas nada bicara Simon dihadapan  pemilik lahan 3 kelompok tani.

Mendengar nada demikan yang terucap dari Simon, rupanya menyinggung salah satu  perasaan pemilik lahan dari salah satu pemilik lahan itu.

Keterangan foto : DPRD H Kidang menyayangkan miss oleh pihak Kadis Pertananan Simon, yang ternyata belum memberikan undangan kepada bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman dalam pembahasannya penyelesaiannya.

"Berhenti bapak bicara, jangan membawa - bawa kami sebagai orang tua, yang jelas anda banyak menjanjikan saja. Ingat tidak bapak saya sampai menyiapkan kapak buat pengamanan kepada bapak saat dilahan itu untuk menjaga hal - hal yang tidak dinginkan terhadap anda," bentak salah satu.perwakilan pemilik lahan

Pemilik lahan, juga sempat ingin menutup cor pembangunan dengan gundukan tanah sebagai aksi protes menutut hak atas pembayaran lahannya. Yang saat itu dicegah oleh Simon agar tidak terjadi

"Lantas saya coba memahami dengan merendam rasa emosi ini, karena saya memegang janji bapak Simon yang akan menyelesaikan akan kepastian pelunasan pembayaran lahan, " kata perwakilan tadi dengan nada lantang sembari telunjuk mengarah ke Simon.

Sementara, kuasa hukum 3 kelompok tani, sudah membawa permasalahan tersebut keranah  Kejaksaan Agung, namun berdasarkan pertemuan itu tidak dapat diproses pada persidangan, karena tidak ada unsur sengketa. "Murni hanya permasalahan penyelesaian pemerintah atas ekskutor pembangunan diatas lahan kelompok tani itu dengan segera menyelesaikan pelunasan  pembayaran tanahnya," ucap lawyer

Emosional pemilik lahan beralasan, saat Simon kroscek lahan sempat menjanjikan penyelesaian pembayaran, namun melalui hearing dibawa proses ke ranah hukum, yang jelas - jelas dinyatakan lemah kasusnya berdasarkan dengan pertemuan pihak Kejaksaan Agung.

Keterangan foto : DPRD Kutim Rahmadani memahami betul atas permasalahan belum tuntasnya pembayaran atas lahan 3 kelompok tani itu

Senanda yang dikatakan, DPRD Rahmadani yang ikut dalam hearing. "Percuna saja masuk ke ranah hukum, saya pastikan masyarakat menang dalam peradilannya. Memang belum ada itikad baik pemabayaran. Kami siap saja apabila ada petisi untuk menganggarkannya apalagi kita bagian dari Banggar," ucap Rahmadani

Rahmadani menekankan kepada BPKAD ada tidak lahan itu masuk dalam data aset?

"Saya rasa memang tidak ada, karena kamj telah menelusuri dan mengawal permasalahan ini sejak lama. Saya rasa BPKAD tidak punya datanya, artinya jelas karena memang belum ada pembayaran pelunasannya," kata Rahmadani.

Sementara lawyer 3 kelompok tani, sebelumnya oleh sekda lama, Irawansyah menyarankan tempuh lajur hukum. Namun dalam perkembangannya ketika ditindajlanjuti ulang pihaknya berkonsuktasi ke Sekda baru. Rizali Hadi.

"Bahkan pak Sekda Rizali memberikan jawaban angin segar kepada kami segera dianggarakan pada murni tahun 2025. Artinya dalam hal tersebut, kepala Dinas Pertanahan Simon tidak mengindahkan intruksi sekda, kasihan beliau seperti tidak ditanggapi serius," ucap sang lawyer dengan nada penuh kekecewaan.

Usut punya usut bagaimana permasalahan tersebut diketahui oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, dalam hal drs H Ardiansyah Sulaiman, M.Si. Ini diungkap langsung oleh anggota Komisi A DPRD Kutim, H Masdari Kidang, SE

"Saya lah bersama saudara rekan dewan Rahmadani yang terus mengikuti perkembangannya, bahkan sempat mendampingi para pemilik lahan membahasnya dengan eks Kadis PUPR Kutim kala itu, bapak Muchir, Kadis Pertanahan Kutim, Simon. Bahkan pak Simon akan menindaklanjuti pembahasannya dengan bapak bupati H Ardiansyah Sulaiman," jelas legislatif mengenang ingatan segarnya, step by step dalam berproses.

Lama ditunggu - tunggu oleh legislatif H Kidang untuk mendapatkan jawabannya apakah bupati sudah mengetahui akar pokok permasalahannya ?

"Kalau tidak salah ditahun 2023, sempat menanyakan kepada pak Bupati, apakah pak Simon sudah membahas terkait penyelesaian pembayaran pelunasan atas lahan mereka. Ternyata bupati sontak kaget, belum ada undangan kepadanya untuk membahas secara mendalam. Ini menandakan artinya miss ada pada pak Simon," terang H Kidang

H Kidang mengatakan penyelesaiannya cuma satu segera dilunasi pembayaran atas lahan 3 kelompok tani, agar tidak menghambat nawa cita suksesi pembangunan pelabuhan Kenyamukan.

Jika tidak tuntas - tuntas tentang kejelasan pembayaran atas tanahnya, para pemilik lahan terdiri dari 3 kelompok tani, dengan batas waktu seminggu sejak hearing pertemuan mengeluarkan nada ancaman akan menutup akses sehingga berdampak pada penghentian pengerjaan jalan dan drainase

"Syukur - syukur apabila dalam peresmian baik itu oleh Wakil Presiden RI, Gibran nantinya jangan salahkan kami menggelar aksi unjuk rasa, biar mencuat ke ranah nasional sekalian," kata perwakilan pemilik lahan dengan serempak (kompak)

Menyikapi aksi penutupan disertai penghentian aktivitas pengerjaan pembangunan fasilitas umum (fasum) sarana pendukung pelabuhan, menurut dewan H Kidang "sah - sah" saja itu haknya dalam memperjuangkan rasa keadilan atas lahannya.

Ucapan sama dilontarkan ketua DPRD, Jimmi, ST., MT menyikapi aksi protes. "Namun kita tidak berharap seperti itu, maka dari itu setelah hearing ini, kami selaku DPRD akan berdiskusi secara internal baik kepada bapak bupati dan sekda, selepas itu kembali duduk bersama menghasilkan keputusan arif dan bijaksana dalam penyelesaiannya berdasarkan legal standing," tandas Jimmi.(aji/rin)