Kaltimkita.com, PENAJAM,- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) komitmen terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ada di wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata pemda PPU dalam melaksanakan instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang PPKE.
Demikian dikatakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten PPU, Ahmad Usman saat membuka sosialisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka PPKE Tahun 2023 dan perjanjian kerja sama penyaluran BLT PPKE dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Kantor Cabang Penajam yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten PPU, Jumat, (17/11/2023) di Kantor Bupati PPU.
“Acara ini merupakan salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh pemda PPU dalam melaksanakan Instruksi presiden republik tentang PPKE,” kata Ahmad Usman yang hadir mewakili bupati PPU.
Disebutkan, dalam instruksi presiden terkait PPKE melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang diarahkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dengan target nol persen pada Tahun 2024.
Presiden juga menginstruksikan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.“Pemda PPU melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah telah mengarahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan anggaran agar memprioritaskan program yang sesuai dengan PPKE dengan menggunakan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” jelasnya.
Dengan BLT ini kata dia, sebagai salah satu strategi kebijakan berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan harapan warga Kabupaten PPU yang ditetapkan sebagai miskin ekstrem dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya dan juga dapat lebih fokus untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.
“Harus ada sinergi oleh seluruh perangkat daerah melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, agar benar-benar tepat sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka PPKE di kabupaten PPU,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU, Bagenda Ali dalam arahannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi perumusan data pusat penerima manfaat dan penyaluran bantuan tunai percepatan kemiskinan ekstrem dapat dilaksanakan dengan lancar aman dan tepat sasaran.
Disebutkan bahwa dari data awal P3KE Desil 1 Persentil 1-2 yang awalnya dibagikan ke Pemerintah desa/ kelurahan untuk diverval sebanyak 498 KK atau 2.700 Individu menjadi 198 KK atau 1.054 Individu. Kemudian setelah dikoordinir oleh untuk divalidasi ulang oleh pemerintah desa/kelurahan turun menjadi 157 KK atau 762 Individu.
Data inilah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk diintervensi oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (BLT PPKE).
“Dalam penyaluran BLT PPKE ini bekerjasama dengan BankKaltimtara. Jadi KPM BLT PPKE ini. Jadi bantuan ini langsung masuk ke rekening yang bersangkutan tidak melalui proses yang panjang,” jelasnya.
Sosialisasi ini diikuti oleh perangkat desa dan kelurahan, serta SKPD terkait di lingkungan pemkab PPU. (Humas6)
.jpg)
