Kaltimkita.com, JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) diagendakan untuk berkemah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pekan depan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan jika persiapan sudah matang.
"Persiapan sudah oke. Nggak ada masalah dan lancar aja," kata Isran Noor lewat pesan singkat, Jumat (11/3/2022) dikutip detik.com.
Berdasarkan informasi yang diterima, Jokowi akan berada di kawasan IKN Nusantara pada Senin depan. Selain itu, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono juga bakal mendampingi Presiden Jokowi.
Informasi mengenai rencana Jokowi kemah di IKN Nusantara juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet mengaku diundang oleh Presiden Jokowi untuk ikut berkemah di kawasan IKN Nusantara. Bamsoet mengatakan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara lainnya turut diundang.
Menurut Bamsoet, kegiatan tersebut untuk membangun sinergi antara pimpinan lembaga tinggi untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.
"Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berencana kemah di sana. Sekaligus bersinergi dengan para pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara. Di saat pemerintah berjuang membangun IKN Nusantara dari sisi pembangunan fisik, MPR RI akan memperkuatnya dengan berjuang dari sisi politik kebangsaan, salah satunya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," kata Bamsoet dalam keterangan, Selasa (1/3).
"Sehingga memastikan siapa pun yang menggantikan Presiden Joko Widodo pasca 2024, akan tetap melanjutkan proses pembangunan IKN. Mengingat dari master plan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan 15 hingga 20 tahun," imbuhnya.
Bamsoet mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN. Sebab gagasan membangun Ibu Kota Baru di luar Pulau Jawa sudah direncanakan sejak pemerintah Presiden Soekarno. Kala itu, Presiden Sukarno berencana memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya pada 1957. Ia menjelaskan upaya untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah lain juga terjadi pada era Orde Baru. Presiden Soeharto memiliki wacana untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol melalui Keppres No. 1 Tahun 1997.
"Kedua rencana tersebut belum terlaksana karena berbagai hal. Seiring beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian sudah semakin berat, dan tidak mampu lagi ditopang oleh kemampuan daerah penyangga di sekitarnya, maka pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang digagas Presiden Joko Widodo semakin menemukan urgensi-nya," jelas Bamsoet. (det/bie)
.jpg)
