Kaltimkita.com, PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, untuk menyampaikan rencana program strategis Kabupaten PPU periode 2025–2030 serta membahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam konteks peran PPU sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Ruang Rapat DH-1.2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Kamis (24/07/2025)
Dalam audiensi tersebut, Bupati Mudyat Noor didampingi oleh jajaran pemerintah dan legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Rauf Muin, Wakil Ketua I DPRD Syahrudin M. Noor, Wakil Ketua II DPRD Andy Yusuf, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muhajir, Sekretaris Bapelitbang Ade Rianto Embong Bulan, serta Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bapelitbang Arif Afandi.
Dalam paparannya, Bupati Mudyat Noor mengusulkan agar PPU ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), dengan mempertimbangkan letaknya yang strategis sebagai pintu masuk utama menuju kawasan IKN. Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah akibat pembangunan IKN, termasuk tekanan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, dan minimnya dukungan fiskal.
“Kami menanggung beban sosial dan infrastruktur yang cukup berat akibat pembangunan IKN, namun belum mendapat dukungan kebijakan maupun fiskal yang proporsional. Karena itu, kami mendorong afirmasi dari pemerintah pusat agar PPU tidak sekadar menjadi daerah penyangga, tapi juga daerah strategis nasional,” tegas Bupati Mudyat Noor.
Ia juga memaparkan arah pembangunan PPU yang akan difokuskan pada ketahanan pangan, infrastruktur konektivitas, dan peningkatan SDM. Termasuk di dalamnya kebutuhan pembangunan jembatan penghubung dari bandara ke Kecamatan Penajam, jalan lingkar pesisir, sarana air bersih, dan irigasi. PPU sendiri memiliki potensi bandara dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter yang dapat dikembangkan menjadi bandara internasional. Di sektor pangan, PPU telah swasembada beras, jagung, cabai, dan ayam.
“Kami juga meminta agar akses terhadap skema pendanaan khusus seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dibuka, agar program prioritas PPU bisa bersinergi dengan RPJMN,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa pihaknya memahami urgensi dan posisi strategis PPU dalam konteks pembangunan nasional.
“PPU memiliki peran vital sebagai penyangga IKN, dan kami sepenuhnya menyadari beban yang ditanggung oleh daerah. Prinsip kami adalah kerja sama dua arah. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri, dan daerah pun tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampaknya,” kata Rachmat.
Ia menambahkan bahwa usulan penetapan KSN akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan nomenklatur PSN, dan menyarankan agar masukan dari Pemkab PPU disampaikan secara tertulis dan terstruktur. Bappenas juga membuka kemungkinan menjadikan PPU sebagai pilot project sinergi pusat-daerah, termasuk melalui pembahasan teknis mengenai skema multiyear budgeting dan waterfall budgeting.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU diminta segera menyusun dokumen usulan program strategis lengkap yang dapat ditelaah dan diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Koordinasi lanjutan akan dilakukan dengan kementerian dan lembaga teknis terkait seperti Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kemendagri.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan inklusif, serta mengakui peran penting daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara dalam mendukung keberhasilan Ibu Kota Nusantara. (Adv)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
