JAKARTA, denai.id - Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tidak sendirian, Kukar meraihnya bersama 33 daerah lain. Insentif sebanyak Rp 330 miliar diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian.

Insentif tersebut diterima oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat. Penyaluran insentif terkait inflasi kali ini merupakan periode kedua pada tahun anggaran 2023. Berlangsung di acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu Jakarta Pusat, Selasa (3/10). Penyerahan insentif fiskal tahun anggaran 2023 tersebut ke daerah yang memiliki kinerja baik.

“Pemerintah daerah sekarang diberikan banyak insentif dalam rangka memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar,” kata Sri Mulyani. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan menyalurkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan 2023 untuk kategori pengendalian inflasi daerah serta percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri.

Sri Mulyani menyebutkan, daerah yang menerima insentif fiskal terkait pengendalian inflasi terus berubah. Hal itu menunjukkan kompetisi dalam kategori ini berjalan sangat baik. Sementara insentif untuk percepatan belanja daerah dan dukungan penggunaan produk dalam negeri masing-masing sebesar Rp 750 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan pemberian insentif fiskal dibagi berdasarkan beberapa kategori untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di tiap-tiap kategori.

Sementara, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan ini bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk bersama–sama menekan inflasi. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah mendapatkan konpensasi berupa transferan dana insentif fiskal diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah akan memanfaatkan dana sebesar Rp 9.864.642.000 yang diberikan ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam menekan inflasi seperti contohnya bantuan dalam bentuk operasi pasar untuk meredam harga bahan kebutuhan pokok yang ada di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa di Kukar sehingga harga tetap stabil dan aman pada masyarakat,” ujarnya.

Diharapkan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah bisa mendapatkan hasil untuk menekan kemiskinan ekstrem dimasyarakat hingga bisa menuntaskan kemiskinan. “Semakin besar konfensasi yang diberikan maka akan semakin besar pula bantuan pada masyarakat,” tutupnya.

Acara sebelumnya juga telah berlangsung International seminar on Indonesia’s Fiscal Decentralization Policy for the next decade. (adv/nul)