Gas Langka dan Mahal, Gubernur Kaltim Gandeng Pertamina Perketat Distribusi Elpiji Bersubsidi

$rows[judul] Keterangan Gambar : Pemprov Kaltim bersama Pertamina Regional Kalimantan sepakat memperkuat koordinasi untuk mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi. (kaltimprov.go.id)

SAMARINDA, Denai.id - Keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas Elpiji (LPG) bersubsidi di berbagai daerah direspons cepat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum), menggandeng Pertamina Regional Kalimantan untuk memperkuat koordinasi pengawasan distribusi LPG.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (6/10/2025), disepakati pembentukan tim khusus guna memastikan pasokan LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

“Gas bersubsidi itu untuk masyarakat kecil, bukan untuk industri besar atau usaha komersial. Kita harus pastikan distribusinya benar,” ujar Gubernur Harum.

Harga Melonjak Hingga Rp 50 Ribu di Daerah Terpencil

Gubernur Harum menyebut salah satu pemicu kelangkaan dan mahalnya harga LPG adalah penyalahgunaan distribusi. Meski harga resmi gas subsidi hanya sekitar Rp 15 ribu per tabung, harga di daerah terpencil bisa mencapai Rp 30 ribu bahkan Rp 50 ribu.

Untuk mengatasi situasi ini, ia mendorong Pertamina menugaskan agen-agen yang menyediakan dua jenis LPG, yakni PSO (bersubsidi) dan non-PSO (komersial). Dengan begitu, konsumen mampu dapat membeli gas non-subsidi, sementara subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kurang mampu.

Perlu Edukasi Publik Soal Jenis Gas

Selain pengawasan distribusi, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting. Gubernur mengingatkan bahwa gas untuk kebutuhan rumah tangga adalah Elpiji, bukan LNG (Liquefied Natural Gas) atau CNG (Compressed Natural Gas).

“Ini penting agar masyarakat tidak salah memahami jenis-jenis gas dan penggunaannya,” imbuhnya.

Pemerintah dan Pertamina Diminta Hadir Beri Solusi

Sebagai tindak lanjut, tim koordinasi Pemprov dan Pertamina akan segera dibentuk dan mulai bekerja mengawasi distribusi LPG dan BBM bersubsidi di seluruh wilayah Kaltim.

“Kami tidak ingin warga Kaltim terus menghadapi kesulitan untuk sekadar mendapatkan gas memasak. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberi solusi nyata bagi rakyat,” tegas Gubernur Harum menutup pernyataannya. (sh)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)