Kaltimkita.com, JAKARTA – Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, bersama rombongan anggota dewan resmi menyampaikan tuntutan penambahan volume Biosolar harian ke BPH Migas. Langkah ini diambil sebagai respon cepat atas aksi damai sopir truk dan mahasiswa guna memastikan distribusi BBM bersubsidi di Balikpapan kembali lancar dan tepat sasaran.
Alwi memimpin langsung audiensi bersama perwakilan sopir truk dan mahasiswa ke kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak pemerintah pusat menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar guna mengatasi antrean panjang di Balikpapan.
Dia menjelaskan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi damai yang digelar PMII dan para sopir truk pada Senin (4/5) lalu. Pihaknya menyampaikan tiga tuntutan krusial dalam audiensi tersebut.
“Pertama soal penambahan kuota agar alokasi Biosolar disesuaikan dengan kebutuhan riil kendaraan di lapangan,” katanya.
Kedua menuntut distribusi Biosolar secara merata. Caranya dengan memperbanyak titik distribusi (SPBU) untuk mengurai penumpukan antrean.
“Terakhir memastikan proses distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan,” tegasnya. Harapannya dari pertemuan ini bisa memberikan titik terang bagi sopir truk.
Sementara itu, rombongan DPRD Balikpapan diterima langsung oleh Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto. Turut hadir Sales Area Manager Kaltimut Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri.
Merespons tuntutan tersebut, BPH Migas berkomitmen mengambil langkah konkret untuk mengurai krisis distribusi di Balikpapan. Salah satu solusi cepat yang ditawarkan adalah penggunaan kuota yang ada saat ini secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Termasuk menambah volume pasokan harian di SPBU. Selain itu, muncul wacana untuk membuka layanan SPBU Biosolar selama 24 jam untuk memecah kepadatan antrean truk.
Kemudian BPH Migas akan melakukan kajian opsi pembukaan layanan 24 jam pada SPBU yang melayani Biosolar. Lalu meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga hingga ke tingkat pengguna akhir.
Terkait usulan tambahan kuota permanen, BPH Migas akan menyinkronkan data Balikpapan dengan jadwal evaluasi triwulanan BBM subsidi nasional. Evaluasi triwulan kedua dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang.
Kondisi riil penyaluran di Balikpapan dipastikan menjadi prioritas dalam tinjauan tersebut. BPH Migas juga berjanji akan memantau perkembangan situasi di lapangan secara berkala agar kebijakan yang diambil berjalan efektif.
Dalam kunjungan kerja ini, Alwi didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Balikpapan lainnya, di antaranya Yono Suherman, Muhammad Taqwa, Andi Arif Agung, Gasali, Jafar Sidik, M Najib, Raja Siradj, dan Muhammad Hamid. (ang)
.jpg)
.jpg)
