Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Enam tahun M Nur menghuni rumah berdinding lapuk dan atap bocor di RT 30, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
Sebagai buruh serabutan bergaji Rp30 ribu per hari, bahkan sering tidak ada sama sekali, ia tak mampu memperbaikinya sendiri.
Tiga orang bergantung pada penghasilan yang hampir selalu di bawah Rp1 juta sebulan.
Program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akhirnya menjangkaunya.
"Saya terima kasih sudah dibantu rumah saya. Sudah enam tahun kondisinya seperti ini," ucap Nur, Selasa (5/5/2026).
Selama renovasi, ia akan tinggal sementara di rumah kerabat. Setelah selesai, M Nur berencana membuka usaha kecil berjualan kue, peluang yang ia lihat dari program pendampingan ekonomi yang menyertai bantuan ini.
Ketua RT 30 Teritip, Katirin, memastikan pendataan penerima bantuan dilakukan selektif. Hanya warga yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di hunian tidak layak yang diajukan.
"Alhamdulillah ada beberapa yang disetujui oleh Kementerian Perumahan. Kami sangat berterima kasih sudah dibantu," katanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung dua rumah di Kecamatan Teritip kali ini.
Ia menegaskan perbaikan fisik rumah saja tidak cukup tanpa perbaikan ekonomi keluarga. "Kalau tidak, nanti rusak lagi dan berputar di situ saja. Jadi harus dua-duanya," tegasnya.
Ia juga menyebut banyak rumah warga belum pernah tersentuh program pemerintah. "Kita lihat kondisinya, memang sudah gawat dan belum pernah tersentuh program negara," ujarnya.
Menurutnya, kekayaan alam Kalimantan Timur seperti nikel dan emas harus kembali untuk kepentingan rakyat melalui program seperti ini.
Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal secara langsung, tukang bekerja, toko material bergerak, truk angkutan beroperasi, hingga pedagang kecil ikut merasakan dampaknya.
Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendorong warga sekitar untuk mengakses pembiayaan usaha. "Untuk warga wilayah sekitar sini akan kami dorong untuk menjadi nasabah," ujar perwakilan PNM.
Program dijadwalkan mulai 15 Mei 2026, dengan lebih dari 80 persen anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Target 2026 melonjak dari 655 unit menjadi 3.000 unit di seluruh Kalimantan Timur.
"Saya minta dipilih betul-betul yang miskin dan rumahnya tidak layak huni, serta segera dikerjakan dengan cepat," tegas Maruarar.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kota bekerja bersama memperluas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalimantan Timur pada 2026.
Target tahun ini melonjak hampir lima kali lipat dibanding 2025 yang hanya menyentuh 655 unit, kini dibidik 3.000 unit rumah tidak layak huni yang harus diperbaiki.
Maruarar menyebut Balikpapan sebagai salah satu titik fokus program untuk menekan backlog hunian tidak layak, terutama di wilayah perkotaan.
Dari total 3.000 unit, Kementerian PKP berkontribusi sekitar 700 unit melalui jalur BSPS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menambah 500 unit, sedangkan Pemerintah Kota Balikpapan menyumbang 100 unit.
Di Balikpapan, pelaksanaan dipercepat dari jadwal semula 20 Mei menjadi 15 Mei 2026, dengan target selesai 15 Agustus 2026. Sebanyak 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) diterjunkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam tiga bulan.
Maruarar menegaskan program ini gratis dan bersumber dari APBN. "Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun," ujarnya. (zyn)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
