Presiden Instruksikan Penggunaan Data Tunggal Nasional untuk Kebijakan Sosial yang Tepat Sasaran

redaksi , 08 Okt 2025

Keterangan Gambar : Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan keterangan kepada awak media dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di lantai 5 Gedung BPMP Kaltim, Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda Seberang, Selasa (7/10/2025). (rri.co.id)

SAMARINDA, Denai.id — Pemerintah menegaskan pentingnya integrasi program sosial antara pusat dan daerah melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama kebijakan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kegiatan Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di lantai 5 Gedung BPMP Kalimantan Timur, Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda Seberang, Selasa (7/10/2025).

Menurut Gus Ipul, DTSEN merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Instruksi tersebut mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu data sosial-ekonomi terpadu agar penyaluran bantuan sosial serta program pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kita ingin mengintegrasikan seluruh program dengan menggunakan data yang sama. Sebab semua kebijakan, termasuk bansos, sangat bergantung pada data yang akurat. Saat ini data kita belum sepenuhnya akurat, dan karenanya butuh partisipasi aktif dari daerah,” ujar Gus Ipul.

Pemutakhiran Data Dimulai dari Daerah

Ia menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN melibatkan peran aktif masyarakat dari tingkat RT, RW, desa, hingga kelurahan, sebelum diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menentukan peringkat dan sasaran penerima manfaat secara lebih objektif dan transparan.

“Data ini dikelola oleh BPS dan terus diperbarui agar semakin akurat. Kita mulai dari Kalimantan Timur, karena provinsi ini dinilai memiliki kinerja baik dalam penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Sekolah Rakyat Jadi Model Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Selain penguatan data, Gus Ipul juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang terukur. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama agar anak-anak bisa fokus belajar. Pemerintah menanggung seluruh kebutuhan siswa, sementara orang tua mendapatkan program pemberdayaan. Dengan begitu, kita memutus rantai kemiskinan dari hulu,” terangnya.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Gus Ipul mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat di tiga titik di Samarinda. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar hasil program dapat terukur dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan komitmen Pemprov untuk memperkuat implementasi DTSEN dan memperluas pembangunan Sekolah Rakyat.

“Provinsi Kaltim sudah menerapkan data tunggal (DTSEN) untuk program bantuan sosial, rumah layak huni, dan program lainnya. Untuk Sekolah Rakyat, kami tengah menyiapkan lahan baru di kawasan Muara Jawa, karena lokasi sebelumnya di Bukit Biru terlalu curam,” ujarnya.

Satu Data untuk Indonesia Sejahtera

Pemerintah berharap, melalui integrasi data nasional dan pembangunan Sekolah Rakyat, pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkeadilan, menyentuh masyarakat yang selama ini belum terlibat secara aktif dalam pembangunan. (sh)