TENGGARONG, denai.id, – Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi pusat dua agenda penting pada Jumat (12/9). Di hari yang sama, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim, M. Ikmal Idrus, beserta jajaran.

Tak berselang lama, giliran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kukar yang melakukan audiensi. Kedua pertemuan tersebut menegaskan arah yang sama: memperkuat sinergi demi pembangunan daerah yang berkeadilan, berlandaskan hukum, dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Dalam pertemuan dengan Kemenkumham, Aulia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memperluas jangkauan bantuan hukum di Kukar. Menurutnya, program pos bantuan hukum dan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum harus menyentuh hingga ke pelosok.

“Saat ini baru sekitar 60–70 persen desa dan kelurahan yang terjangkau. Targetnya, seluruh 193 desa, 44 kelurahan, dan 20 kecamatan bisa mendapatkan akses yang sama,” tegas Aulia seperti dikutip dari keterangan resmi Pemkab Kukar.

Ia menambahkan, keberadaan pos bantuan hukum bukan sekadar layanan pendampingan, melainkan juga wadah peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya. “Dengan begitu, sengketa bisa diselesaikan lebih bijak, keadilan bisa dijangkau semua lapisan,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kaltim menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemkab Kukar. Ia menilai dukungan daerah sangat berarti dalam mempercepat implementasi program hukum yang berpihak kepada masyarakat.

Usai pertemuan dengan Kemenkumham, giliran GP Ansor Kukar yang hadir di ruang rapat rumah jabatan bupati. Audiensi berlangsung dalam suasana akrab, membahas persiapan pelantikan pengurus baru sekaligus arah sinergi organisasi kepemudaan dengan pemerintah daerah.

Bupati Aulia menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam memperkuat fondasi sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap Ansor tak sekadar fokus pada kegiatan internal, tetapi juga selaras dengan visi daerah. “Program pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari kelompok pemuda. Sinergi inilah yang kita harapkan bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat Kukar,” tandasnya.

Pertemuan maraton tersebut memperlihatkan strategi kepemimpinan Aulia yang tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menata pondasi hukum dan menumbuhkan partisipasi sosial. Kolaborasi pemerintah daerah, institusi hukum, hingga organisasi pemuda menjadi modal penting untuk menjawab tantangan Kukar ke depan.

Dari ruang yang sama, dua agenda berbeda itu menegaskan satu semangat: membangun Kukar dengan hukum yang kuat dan generasi muda yang berdaya. (adv/nad)