FGD Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Program dan Anggaran KDEKS 2023

Kaltimkita.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menghadiri dan mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Program dan Anggaran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden itu dilaksanakan di Hotel Ciputra Jakarta, Selasa (4/7/2023).

FGD dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden Guntur Iman Nefianto. Sekda Sri mengatakan dari FGD ini, maka dapat gambaran bahwa KDEKS di daerah perlu diperkuat. Dan, Kaltim baru saja membentuk pengurus lembaganya.

“Sambil menunggu pengukuhan, forum ini bagus untuk kita guna memperkuat program KDEKS kita seperti apa. Intinya, bagaimana mensinergikan antara kegiatan yang masuk di dalam penganggaran pemerintah dengan kemitraan,” tutur Sekda saat diwawancarai.

Sekda Sri mengatakan sudah berkomunikasi dengan calon pengurus KDEKS di Kaltim. Sambil menunggu proses pengukuhan, rancangan program-program unggulan Kaltim yang akan diusulkan sudah harus ada. “Terkait ekonomi syariah di Kaltim, mana yang akan jadi prioritas kita? Sertifikasi halalkah? Wisata halalkah? Ada beberapa divisi dan setiap divisi nanti ada program unggulannya,” ujar Sri.

Dia mengatakan, setelah program unggulan ada, nanti akan duduk bersama anggota KDEKS yang terdiri dari perangkat daerah. Sehingga nanti program itu bisa didukung dari perangkat daerah terkait dan didampingi oleh pimpinan dari masing-masing divisi KDEKS.
“Jadi sambil menunggu SK, kita sambil merancang kegiatan ke depan,” ujar dia.

Intinya, lanjut dia, dalam FGD ini didapat informasi bahwa tanpa menunggu ada nomenklatur khusus penganggaran ekonomi syariah bisa melakukan kegiatan untuk menunjang asalkan outputnya untuk ekonomi syariah. “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Deputi, ini tinggal mengintegrasikan program unggulan KDEKS untuk ekonomi syariah dengan program kegiatan perangkat daerah dan kemitraan,” ungkap Sri.  (adv/diskominfo)