Gubernur Isran : Kunjungan Kerja Ke Belanda Sudah Terprogram 7 Tahun Lalu

Kaltimkita.com, DENHAAG – Gubernur Isran Noor mengungkapkan rencana kunjungan kerja Ke Belanda sebenarnya sudah terprogram cukup lama, sekitar tujuh tahun lalu. “Pertama, kita ingin belajar untuk meningkatkan kerja sama antarpemerintah dan sekaligus pemerintah daerah dan pemerintah Belanda,” kata Gubernur Isran Noor.Sebagai mitra strategis pemerintah pusat, APPSI lanjut Gubernur, akan menyampaikan hal-hal yang secara regulasi mungkin belum diatur, tetapi hal itu penting dan banyak hal lainnya. “Misalnya saja soal investasi, bisnis atau usaha. Semua itu ada peran pemerintah daerah. Semua yang diurus Jakarta, semua komoditinya itu ada di daerah-daerah,” jelas Gubernur.

Menjawab keluhan Ketua Umum APPSI itu, Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia Denhaag Mayerfas meminta agar produksi dan ekspor CPO ke Belanda dan Eropa tetap dilanjutkan. “Tanpa sawit, mereka pasti sulit. Beberapa waktu lalu, ketika kita stop dua bulan, mereka (Eropa) teriak,” kata Dubes Mayerfas. Belanda sendiri kata Mayerfas, menjadi partner utama perdagangan Indonesia di Eropa. Tahun lalu ekspor Indonesia mencapai USD 65 miliar dan surplus sebesar USD 5 miliar.

Belanda juga merupakan investor terbesar Eropa ke Indonesia, termasuk besarnya kunjungan wisatawan ke Tanah Air. Jumlahnya berkisar 250 ribu per tahun. Wisatawan dari Belanda berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya Bali.
“Jadi lanjutkan saja sawitnya Pak Gubernur. Yang pasti, Belanda akan terus memberi banyak nilai tambah secara ekonomi untuk Kaltim dan Indonesia,” tutup Mayerfas.

Hadir bersama Gubernur Isran Noor, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Ryas Rasyid. Selain menjamin konsumsi gizi, kesehatan dan kenyamanan para tahanan, mereka juga menyiapkan keterampilan sesuai bakat masing-masing.“Setelah dari sini, kami berikan garansi mereka bisa langsung bekerja di tempat yang memerlukan. Kami juga lengkapi mereka dengan sertifikat keterampilan,” sambung Joyce. (adv/diskominfo)