Kaltimkita.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan mengenai rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Azwar mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain,” kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).
Dia mengatakan, keputusan sebelumnya akan ada menteri yang pindah lebih dulu ke IKN. Keputusan terbaru, setiap kementerian ada pejabat eselon yang pindah ke IKN atau ditugaskan.
“Ini terkait dengan pertama, apakah menteri mana dulu yang akan pindah, kan gitu dulu. ‘Oh menteri ini dulu’, ternyata keputusannya bukan lagi menteri ini dulu atau menteri yang ini belakangan, tapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan nanti,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema pemindahan ASN ke IKN. Namun, hal itu akan disesuaikan dengan kesiapan hunian.
“Mulai skema dari 11 ribu, skema 14 ribu, skema 6 ribu sampai dengan skema 3.216 telah kita siapkan sesuai dengan hunian yang siap sekarang,” katanya.
Selain kesiapan hunian, dia mengatakan, kepindahan IKN tergantung dari keputusan Istana. Kepindahan ASN rencananya dimulai setelah Agustus 2024.
“Tentu nanti akan terus kami sesuaikan dengan tingkat hunian dan kami akan tentu menunggu keputusan akhir dari istana apakah kita akan pindah di bulan setelah Agustus, karena memang yang semula Juli itu karena Juli akan digunakan untuk upacara maka rencananya penugasan atau kepindahannya setelah bulan Agustus,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memastikan ASN yang pindah ke IKN akan mendapat insentif. Insentif yang diberikan ke ASN ini di luar dari apa yang mereka dapatkan di Jakarta.
“Jadi insentif-insentif ini memang menjadi poin arahan Bapak Presiden tapi kita belum putuskan skenario 1,2, atau 3 insentif yang akan diberikan, yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta,” katanya. (det/bie)