Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Kontribusi peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Balikpapan tercatat salah satu yang paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini dinilai menunjukkan tingginya kemandirian daerah dalam menjamin kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data per Januari 2026, total peserta PBPU di Balikpapan mencapai 209.805 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 205.680 peserta atau sekitar 98,03 persen ditanggung oleh pemerintah kota, sementara hanya 4.125 peserta atau sekitar 1,97 persen yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Persentase ini menjadi yang terendah untuk porsi pembiayaan provinsi jika dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim. Sebagai perbandingan, di Samarinda porsi pembiayaan provinsi mencapai 33,41 persen, Kutai Timur 28,22 persen, dan Berau 13,47 persen.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menegaskan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah kota dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara optimal.
“Balikpapan sejak awal berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga. Karena itu, porsi pembiayaan dari kota memang lebih besar, sehingga ketergantungan pada provinsi sangat kecil,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten kota lain di Kalimantan Timur untuk dapat mencontoh pola yang diterapkan Balikpapan, terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini bisa menjadi contoh. Kalau daerah mampu, sebaiknya pembiayaan PBPU bisa lebih banyak ditanggung oleh pemerintah kabupaten kota. Dengan begitu, cakupan layanan bisa lebih maksimal dan tidak terlalu bergantung pada bantuan provinsi,” tambahnya.
Selain itu, tingginya kontribusi pemerintah kota dalam pembiayaan PBPU juga berdampak pada stabilitas program jaminan kesehatan di daerah. Dengan dukungan anggaran yang kuat, proses pendataan, pembaruan peserta, hingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Pemkot Balikpapan juga terus melakukan evaluasi dan pembaruan data peserta secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Upaya ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaktepatan dalam penyaluran manfaat.
Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepesertaan jaminan kesehatan.
Dengan capaian tersebut, Balikpapan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola layanan publik yang kuat, sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan program jaminan kesehatan berbasis daerah. (ref/adv diskominfo Balikpapan)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
