Kaltimkita.com, KutaiKartanegara - Kelompok Cipayung plus Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kinerja Pekan Kukar di era Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
"Dalam momentum ini tentunya menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi beberapa rencana program prioritas serta janji politik Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara," tulis Jendral Lapangan Eko Purwanto dalam rilisnya.
Menurutnya, dalam perkembangan perjalanannya tentu banyak sekali masyarakat yang menaruh harapan besar atas kepemimpinan keduanya, terlebih atas masyarakat yang pada saat pilkada lalu menjautuhkan pilihannya kepada Edi-Rendi. Banyak sekali janji – janji politik yang disampaikan keduanya pada saat kampanye lalu, yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021 – 2026.
"Program – program sampai dengan satu tahun berjalannya kepemimpinannya belum semua mampu di realiasikan, maka oleh sebab itu ini menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan dan mengevaluasi," sambubgnya.
Salah satu yang disoroti ialah program birokrasi digital atau birokrasi pelayanan publik (DISAPA) belum berjalan dengan maksimal, keterbukaan informasi publik mengenai proses pengelolaan anggaran dan program OPD belum berjalan dan bahkan OPD terkesan tertutup dalam penyampaian informasi publik.
"Semisal transparansi anggaran covid – 19 dan transparansi anggaran pengelolaan program TJSP, persoalan ini perlu dievaluasi agar masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan yang ada di pemerintah. Klaim Smart City Kutai Kartanegara menjadi semangat bagi kita semua bahwa segala informasi publik mampu diakses oleh seluruh masyarakat melalui jejaring website dan media sosial, namun pemerintah daerah belum melirik kearah itu sehingga masyarakat masih buta akan informasi publik," paparnya.
Selain itu, Beasiswa idaman dan Kutai Kartanegara meraih gelar kota layak anak, namun realitas dilapangan bahwa masih banyak anak dibawah umur yang masih bekerja.
"Hal ini menandakan bahwa kehidupan anak – anak di Kukar masih jauh dari kata layak," tegasnya.
Eko menilah Hadirnya beasiswa idaman ini sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas, alih-alih mampu mengcover segala beban biaya sekolah dan hidup bagi anak – anak yang tidak mampu di Kukar.
Terkait dengan proses seleksi beasiswa juga perlu menjadi sorotan kita bersama bahwa pemerintah harus terbuka, akuntable dan transparan dalam proses seleksi jangan sampai ada nepotisme, Beasiswa harapan kami hadir untuk siswa SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi S1,S2, S3 sehingga ini menjawab dari berbagai macam persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dalam rangka menyambut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Kukar Siap Kerja, angka kemiskinan Kutai Kartanegara mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 7,31% dan tahun 2021 mencapai titik tertinggi dalam Lima Tahun terakhir sebesar 7,99%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021.
Program kukar siap kerja hari ini belum mampu menjawab angka kemiskinan di Kukar, perlu adanya balai latihan kerja khusus yang dimiliki oleh pemkab Kukar dalam hal ini agar angka pengangguran menurun di Kukar.
"Program Rp.50 juta per rt, perlu menjadi sorotan kita bersama tentang bagaimana proses penyaluran nya jangan sampai ini menjadi celah korupsi baru, harus ada aturan yang jelas yang mengatur tata cara penyaluran dan pengawasan anggaran per rt itu. Dan perlu dilihat sepenting apa program itu diluncurkan kalau hanya untuk menambah beban anggaran daerah lebih baik program ini dibatalkan dan diperuntukan kepada hal – hal kebutuhan mendasar lainnya, seperti air bersih, jalan rusak dan lain sebagainya."
Swasembada jagung, hari ini pemerintah daerah tidak pernah konsisten dalam hal komoditas pertanian, kita sempat mendengar kalimat swasembada singkong gajah dikukar namun program itu tidak berjalan maksimal karena tidak ada hilirisasi yang baik sehingga program itu mangkrak. Apakah program swasembada jagung ini juga akan sama dengan itu, tentu pemerintah daerah harus menyiapkan road map yang jelas tentang itu dan harus disosialiasikan dengan masif kepada seluruh petani yang ada. Gratis BPJS bagi keluarga pra sejahtera, sampai dengan hari ini juga pemerintah terlihat bagaimana realisasi dari program ini, tinggi nya angka kemiskinan terlebih mengalami kenaikan di tahun 2021, harus nya menjadi perhatian lebih pemerintah dalam hal kesehatan.
Hari ini keluarga pra sejahtera memiliki hal yang sama untuk membayar BJPS nya, minimal seharusnya pemerintah memberikan subsidi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu atau bahkan gratis biaya kesehatan sehingga mampu menikmati fasilitas kesehatan yang sama. Masih banyak hal lain yang belum mampu diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun pelantikan Edi-Rendi ini, masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan mulai dari bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan lainnya sehingga masyarakat melihat kerja – kerja Edi-Rendi seperti apa yang dijanjikan dalam masa kampanyenya terlebih 10 program prioritas.
Oleh sebab itu besok 08 Maret 2022 kami akan melakukan aksi evaluasi 1 tahun bupati - wakil bupati tepat di depan kantor bupati kutai kartanegara untuk menyampaikan seluruh evaluasi kami terhadap kinerja bupati 1 tahun belakangan.
Maka adapun beberapa rekomendasi kami antara lain:
1. Menggeratiskan BPJS bagi masyarakat miskin dan audit dana covid Kukar
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan kabupaten Kukar
3. Menggeratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat kukar
4. Realisasi peningkatan SDM guna mengurangi pengangguran
5. Penertiban tambang ilegal dan reklamasi lubang tambang
6. Menjamin ketersediaan dan ke stabilan harga bahan pokok menjelang lebaran
7.Tuntaskan kasus pelecehan seksual di Kukar dan mewujudkan kota ramah anak dan perempuan (ian)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
