Kaltimkita.com, SAMARINDA – Anggota Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Rakor ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Selasa (19/11/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, stakeholder, serta berbagai instansi terkait, dengan tujuan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Sabir Ibrahim, perwakilan dari KPID Kaltim, menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar lembaga untuk menjamin informasi yang akurat dan transparan sampai kepada masyarakat.
“Sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam menyampaikan informasi, KPID Kaltim siap mendukung dan berkolaborasi dengan KPU serta stakeholder lainnya untuk memastikan seluruh proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan transparan untuk masyarakat,” ujarnya.
Sabir juga menyoroti, proses pemungutan dan penghitungan suara yang jujur dan adil menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua KPU Kaltim dalam sambutannya menyatakan, Rakor ini merupakan langkah strategis untuk mensukseskan Pemilu yang aman, damai, dan berintegritas.
“Dengan persiapan yang matang, kami optimis seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara akan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akurat,” katanya.
Rakor juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, penyelenggara Pemilu, media, dan lembaga penyiaran, untuk menjaga kredibilitas serta kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Diharapkan, dengan kerja sama yang kuat dan koordinasi yang intensif, Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan sukses, membawa kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. (dn)