Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Genangan bersamaan hujan kemarin, Selasa (3/2/2026), melumpuhkan sebagian wilayah Kota Balikpapan dan berdampak terhadap pemukiman hingga mobilitas kendaraan.
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah melakukan berbagai upaya pelebaran saluran drainase di titik-titik krusial, genangan air tetap merendam kawasan utama seperti Jalan MT Haryono dan Beller dengan ketinggian yang signifikan.
Dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan, Ir. Aco Wahyudi, menganalisis kegagalan performa infrastruktur yang ada dalam meredam luapan air.
Dia beranggapan, banjir yang terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yang saling memperburuk, yaitu hujan yang sangat deras sebagai pemicu dan sistem drainase yang tidak memadai sebagai penyebab utama genangan.
Pasalnya intensitas hujan yang tinggi ini ditengarai melampaui kapasitas desain infrastruktur yang ada saat ini.
Sebagian besar saluran di Balikpapan dirancang hanya untuk menampung debit hujan dengan siklus periode ulang 2 hingga 10 tahun, sehingga ketika cuaca ekstrem melanda, sistem tersebut langsung kolaps.
Menurutnya, masalah utama bukan sekadar pada curah hujan, melainkan pada ketidakmampuan sistem drainase mengalirkan volume air secara cepat akibat adanya endapan sedimentasi dan sumbatan sampah.
Ir. Aco beranggapan, upaya Pemkot dalam memperlebar saluran drainase saat ini dinilai sebagai langkah yang secara teknis benar dan terukur.
Namun, kata dia, efektivitas langkah tersebut sangat bergantung pada pemutakhiran data hidrologi terbaru yang mencakup anomali cuaca akibat perubahan iklim global.
Tanpa data yang akurat, lanjut Ir. Aco, pelebaran fisik saja tidak akan menjamin sebuah area bebas dari genangan di masa depan.
"Pelebaran saluran drainase baru akan benar-benar relevan jika menjadi bagian dari rencana master yang terintegrasi dan mempertimbangkan seluruh aliran dari hulu sampai hilir, termasuk dampak pasang surut," ujar Ir. Aco Wahyudi dihubungi media ini, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang bersifat parsial atau segmental hanya di satu titik tanpa melihat sistem secara utuh akan berujung pada kesia-siaan.
Salah satu aspek yang paling sering terabaikan di Balikpapan adalah dinamika pasang surut air laut. Sebagai kota pesisir, efektivitas drainase sangat ditentukan oleh kemampuan outlet atau muara pembuangan.
Jika pelebaran tidak disertai dengan jaminan bahwa outlet mampu berfungsi dengan baik saat air laut mengalami pasang tinggi, maka air dari saluran drainase tidak akan bisa mengalir keluar.
Menurutnya, hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya aliran balik (backwater) yang memicu genangan di daratan meskipun saluran sudah diperlebar.
Kawasan MT Haryono dan Beller menjadi sorotan utama karena selalu menjadi langganan banjir terparah.
Secara topografi, wilayah tersebut memiliki bentuk permukaan yang cekung, sehingga secara alami menjadi tempat penampungan air dari dataran yang lebih tinggi.
Masalah diperparah dengan tingginya persentase lahan yang tertutup aspal dan beton, yang mengakibatkan hilangnya area resapan dan meningkatkan limpasan permukaan secara drastis.
Ir. Aco Wahyudi menjelaskan bahwa memperbesar atau melebarkan saluran drainase saja tidak akan cukup untuk menghindari banjir, terutama di lokasi-lokasi rawan seperti wilayah Jalan MT Haryono dan Beller.
Ia menyarankan solusi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan metode struktural dan non-struktural.
Pembangunan kolam penampung air untuk menyimpan air sementara, pemasangan pompa air berkapasitas besar, hingga penerapan sumur resapan skala luas harus menjadi satu kesatuan solusi.
Tanpa kombinasi tersebut, pelebaran saluran di kawasan padat penduduk hanya akan terbentur pada keterbatasan ruang dan gagal memecahkan masalah kapasitas berlebih.
Dalam praktik teknik sipil, sering ditemukan kesalahan serius yang menyebabkan kegagalan proyek drainase dalam mengurangi risiko banjir.
Kesalahan yang paling sering terjadi adalah pendekatan yang tidak menyeluruh, di mana perbaikan hanya difokuskan pada satu titik tertentu tanpa mempertimbangkan konektivitas dengan jaringan di hulu maupun hilir.
Pendekatan sporadis ini pada akhirnya hanya memindahkan masalah banjir dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Selain itu, pengabaian terhadap kapasitas saluran pembuangan akhir dan dampak pasang surut sering kali membuat investasi besar menjadi tidak berfungsi optimal.
"Kurangnya pemeliharaan secara berkala menyebabkan saluran tersumbat oleh sampah dan endapan," tegas Aco.
Masalah teknis ini sering diperparah oleh ketidakselarasan dengan rencana tata ruang yang membiarkan area resapan berubah menjadi area terbangun tanpa didampingi sistem drainase yang memadai.
Menyikapi keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, Ir. Aco Wahyudi menyarankan agar Pemkot melakukan reposisi strategi.
Alih-alih memaksakan proyek fisik skala besar yang tidak terencana dengan matang, prioritas utama seharusnya diberikan pada normalisasi dan pemeliharaan rutin sistem drainase yang sudah ada.
Membersihkan saluran, gorong-gorong, dan inlet dari sampah serta sedimentasi adalah cara termurah dan tercepat untuk mengembalikan kapasitas aliran yang saat ini mungkin sudah tereduksi hingga puluhan persen.
Langkah prioritas berikutnya adalah identifikasi dan perbaikan titik-titik kritis atau bottlenecks.
Hal ini meliputi penggantian gorong-gorong (culvert) yang ukurannya terlalu kecil atau pelurusan tikungan tajam pada saluran yang selama ini menghambat laju aliran utama.
"Solusi berbasis alam seperti pembuatan taman hujan (bioretensi) dan sumur resapan harus digalakkan sebagai instrumen spons kota yang murah namun berkelanjutan," sambung Aco.
Sebagai solusi jangka panjang, Ir. Aco Wahyudi mengusulkan pengembangan Sistem Manajemen Banjir Cerdas atau Smart Flood Management System (SFMS) di Balikpapan.
Platform berbasis kecerdasan buatan ini akan berfungsi sebagai pusat prediksi yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi, mulai dari sensor curah hujan, level air, peta lokasi sampah, hingga data pasang surut secara real-time.
Menurut Ir. Aco, SFMS mampu secara otomatis menemukan bottleneck atau titik-titik kritis baru dalam sistem drainase kota.
Sistem ini juga memberikan saran teknis kepada Dinas Tata Ruang untuk setiap permohonan izin pembangunan, guna memastikan aktivitas konstruksi baru tidak menambah beban risiko banjir.
Dengan pendekatan digital ini, alokasi anggaran yang terbatas untuk normalisasi dan perbaikan bisa diarahkan secara presisi ke titik yang paling membutuhkan.
"Diharapkan dapat mengubah paradigma penanganan banjir di Balikpapan dari yang selama ini bersifat reaktif menjadi lebih prediktif dan akurat," tutup Ir. Aco. (zyn)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
