Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan diwarnai sorotan. Ya, bukan karena agenda pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang strategis, melainkan karena minimnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Padahal, rapat yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur pada Senin (27/10/2025) itu membahas dua Raperda penting, yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
Bahkan, keenam fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umumnya, di antaranya Nelly Turuallo (Golkar), Vera Yulianti (NasDem), Danang Eko Susanto (Gerindra), Muhammad Najib (PDI Perjuangan), Muhammad Hamid (gabungan PKB–Hanura–Demokrat), dan Japar Sidik (gabungan PKS–PPP).
Namun, perhatian publik justru tertuju pada pernyataan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang menyesalkan rendahnya partisipasi jajaran eksekutif dalam rapat tersebut.
“Saya sempat menyela di tengah-tengah paripurna karena hanya melihat satu kepala OPD yang hadir. Paripurna ini memiliki marwah dan arti penting, apalagi membahas raperda yang langsung berkaitan dengan tugas OPD,” tegas Alwi.
Menurutnya, kehadiran pejabat eksekutif dalam paripurna bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghargaan terhadap proses legislasi dan kerja sama antar lembaga.
“Tidak semua harus hadir, tapi minimal 20 sampai 30 persen. Kalau ada sepuluh kepala OPD saja, itu sudah cukup menunjukkan itikad baik. Tapi kalau hanya satu, dua, atau tiga orang, tentu mengecewakan,” lanjut politisi Golkar itu.
Alwi mengaku telah menyampaikan langsung ke Wakil Wali Kota agar hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kalau memang tidak ada hal yang mendesak, tolong kepala OPD bisa hadir. Jangan sampai kesannya menyepelekan paripurna,” ujarnya kecewa.
Rapat yang seharusnya menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif itu justru membuka refleksi akan pentingnya membangun disiplin, komitmen, dan rasa saling menghargai di antara kedua lembaga pemerintahan.
Meski begitu, Alwi menegaskan DPRD akan terus berupaya menjaga komunikasi dan sinergi dengan pihak eksekutif demi kelancaran pembahasan berbagai kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat Balikpapan. (lex)
.jpg)
