TANJUNG REDEB – Salah satu poin rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2023, DPRD juga menyoroti kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Berau, khususnya untuk masalah mutasi pejabat di lingkup Pemkab Berau.
Rekomendasi yang dibacakan Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman disebutkan bahwa BKD mestinya bisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada bupati Berau sebelum melakukan mutasi. Di mana rekomendasi itu harus secara profesional, lebih terarah dan terukur, sehingga dalam proses mutasinya, tetap berlandaskan sikap profesionalisme.
“Seharusnya bukan lagi dengan pola dan gaya manejemen “like and dislike” (suka atau tidak suka),” tegasnya.
Jika proses mutasi dengan pola ini tetap dibiarkan, maka tata kelola OPD di lingkup Pemkab Berau akan carut marut. Dan otomatis berdampak jangka panjang hingga kualitas kinerja ASN yang dimutasi tersebut.
“Apalagi kalau proses mutasi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti manajemen rumah sakit, jumlah dokter, pelayanan kesehatan di puskesmas, penempatan dokter, guru, dan pejabat publik,” tambahnya.
Untuk itu, DPRD Berau mendorong BKD untuk dapat membentuk tim penilaian khusus, agar rekomendasi dari tim penilaian tersebut sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, dari para pegawai yang akan dimutasi, sehingga bisa bekerja secara profesional tanpa intervensi apapun. (Adv)
.jpg)
