Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Wakil DPRD kota Balikpapan, Subari menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, pasca badai pandemi Covid-19, situasi perekonomian masyarakat saat ini belum benar-benar pulih. Kenaikan BBM yang secara tiba-tiba malah makin mempersulit keadaan masyarakat.
"Jadi sesuai intruksi, baik fraksi PKS di DPR RI maupun ke kabupaten/kota adalah menolak kebijakan Pemerintah menaikan BBM bersubsidi," tegasnya saat diwawancarai media di gedung DPRD kota Balikpapan, Senin (12/9/2022).
Subari mengganggap kenaikan tersebut tidak sesuai tagline Presiden Republik Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77.
"Taglinenya "Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat", bagaimana masyarakat mau pulih sementara kebutuhannya dasarnya Presiden tidak perduli, malah menaikkan saat ini yang diperlukan masyarakat," cetusnya.
Subari meneruskan, ia menepis alasan Pemerintah Pusat dengan asumsi kenaikkan BBM itu adalah tepat sasaran. Ia menilai itu klasik, disebabkan dari Presiden sebelumnya yakni SBY juga mengatakan hal yang serupa.
"Berarti Pemerintah tidak becus berkerja, untuk menjalankan namanya regulasi subsidi. Harusnya menjadi pembelajaran sebelum-sebelumnya," tegasnya.
Dia menambahkan, Pemerintah tadinya juga menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sekarang menggunakannya bagi masyarakat.
"Ini sama saja pembodohan. Artinya BLT yang tepat itu adalah dibatalkan yang namanya kenaikan harga BBM bersubsidi, biar masyarakat bisa bergerak pasca pandemi, sesuai tagline 17 Agustus ini," tutupnya. (lex)
.jpg)
