Kaltimkita.com, SAMARINDA - Pemerintah daerah menunjukan komitmennya dengan mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah lewat bantuan sarana dan prasarana melalui dana hibah.
Merepon hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyebut bahwa meski madrasah secara struktural berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) pemerintah daerah tetap mengambil langkah inisiatif untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan tersebut.
"Jadi bagian yang akan diberikan sarana prasarana ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan," jelasanya.
"Walaupun madrasah itu di bawah naungan Kemenag pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan memberikan dana hibah," sambungnya.
Agusriansyah sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa konsep hibah memang sejak awal sudah memiliki proporsi yang berbeda dibandingkan anggaran rutin.
Menurutnya, semangat yang diusung tetap sama, yakni mendukung pengembangan pendidikan nasional tanpa melihat sekat-sekat kewenangan administratif.
"Kalau berbicara tentang hibah, berarti dari awal sudah dipahami bahwa ada proporsi yang berbeda. Tapi harusnya negara, dalam hal ini Kemenag tetap mengambil tanggung jawab penuh. Karena pendidikan madrasah itu bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia kita," tutur Agusriansyah.
Lebih lanjut kata dia, pemberian bantuan dari pemerintah daerah ini seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan kebutuhan madrasah. Dirinya berharap pemerintah pusat tidak bersikap pasif, melainkan menjadikan kontribusi daerah sebagai motivasi untuk lebih optimal dalam memberikan dukungan.
"Mudah-mudahan kontribusi pemerintah daerah ini menjadi cambuk bagi pemerintah pusat. Jangan sampai daerah sudah memberikan kontribusi nyata, sementara dari pusat justru tidak optimal," ucapnya.
Agusriansyah mengatakan bahwa peran madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan sangat vital, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berpengetahuan luas.
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memberikan perhatian serius, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia madrasah.
"Kalau daerah saja bisa menunjukkan komitmennya, seharusnya pemerintah pusat lebih malu kalau tidak bisa berbuat lebih banyak. Ini soal tanggung jawab negara terhadap dunia pendidikan," tukasnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
