Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Di tengah keterbatasan anggaran daerah, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur harus menjadi prioritas utama pemerintah kota. Ia menyebut proyek tersebut bukan sekadar program pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak bagi warga di kawasan timur kota.
“Saya menyebutnya fardu ain, kewajiban yang harus dibangun. Karena jarak ke rumah sakit di pusat kota cukup jauh, sementara penduduk di timur terus bertambah. Ini soal kemanusiaan,” ujar Ari Sanda saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).
Menurut Ari Sanda, meski keuangan daerah mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap diprioritaskan. Dua hal itu, kata dia, menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat dan tidak bisa ditunda demi program lain. “Kami memang mengalami pengurangan anggaran. Tapi pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikesampingkan,” tegasnya.
Pria yang juga selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan itu menilai, keberadaan rumah sakit di Balikpapan Timur sudah menjadi tuntutan nyata masyarakat. Dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan yang cukup jauh, warga di timur sering kali kesulitan mendapatkan pelayanan cepat.
“Sekarang sudah tahun 2025. Penduduk di timur semakin banyak, tapi fasilitas kesehatannya belum memadai. Rumah sakit ini kebutuhan utama, untuk perlindungan dan pertolongan masyarakat,” jelasnya.
Ari Sanda mengaku siap memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit tersebut di setiap pembahasan anggaran. Ia menegaskan, meski dana awal terbatas, proyek tersebut tetap harus dimulai agar masyarakat melihat wujud nyata komitmen pemerintah.
“Kalau pun anggaran awal hanya Rp10 miliar, yang penting dibangun dulu. Sisanya bisa dilanjutkan di 2027 atau 2028. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ini harga mati bagi saya,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai perbandingan, Ari Sanda menyebut wilayah Balikpapan Barat sudah memiliki rumah sakit sendiri. Karena itu, ia mendorong agar keseimbangan pembangunan antarwilayah segera diwujudkan. “Balikpapan Barat sudah punya rumah sakit, sekarang saatnya perhatian diarahkan ke wilayah timur,” tambahnya.
Baginya, perjuangan ini bukan semata agenda politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga mendapat akses layanan kesehatan yang adil.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar rakyat. Sekalipun anggaran terbatas, kami di DPRD akan terus mendorong agar pelayanan publik tetap jadi prioritas,” pungkasnya. (lex)
.jpg)
