Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh dapur umum di wilayah Kota Minyak memenuhi standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas sosial dan penanggulangan bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan setelah tim Manajemen Bencana Kota Balikpapan bersama perwakilan Sekretariat Negara (Setneg) melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait penerapan standar keamanan pangan di seluruh dapur umum yang dikelola pemerintah dan masyarakat. Rapat evaluasi ini juga menyoroti implementasi ketentuan terbaru mengenai kewajiban sertifikasi higiene dan sanitasi bagi setiap dapur umum, baik yang beroperasi dalam situasi tanggap darurat maupun kegiatan sosial masyarakat sehari-hari.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengungkapkan bahwa pelaksanaan program sertifikasi dapur umum di Balikpapan telah berjalan baik bahkan lebih maju dibanding daerah lain. Pemerintah daerah telah menerapkan standar ketat jauh sebelum munculnya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. “Kami bersyukur, jauh sebelum ada kejadian keracunan yang ramai belakangan ini, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sudah lebih dulu melaksanakan kewajiban sertifikasi dapur umum. Semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sisi higiene peralatan, bahan pangan, maupun kebersihan lingkungan dapur,” ujar Andi Sri Juliarti, Kamis (23/10/2025).
Menurut dr dio biasa Andi Sri Juliarty disapa mengatakan, penerapan standar tersebut bukan hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar memastikan setiap tahap pengolahan makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting terutama karena dapur umum sering menjadi pusat penyediaan makanan bagi korban bencana, masyarakat kurang mampu, hingga peserta kegiatan besar yang digelar pemerintah maupun swasta.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga telah mengimbau agar setiap kegiatan pengolahan makanan di dapur umum didampingi oleh tenaga kesehatan atau sanitarian. Namun, di lapangan, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala karena sebagian besar aktivitas memasak dilakukan pada malam hingga dini hari.
“Karena proses memasak sering dilakukan malam hari, koordinasi dan pengawasan harus diperkuat. Saat ini kami sedang membahas penambahan petugas sanitasi yang disebut SPPG (Sanitarian Pengelola Pangan dan Gizi). Jadi, bukan hanya petugas puskesmas yang bekerja dari pagi hingga sore, tetapi juga ada petugas khusus yang bertugas memantau hingga malam hari,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan, penyimpanan, hingga distribusi terjaga kebersihannya. Dengan begitu, potensi gangguan kesehatan akibat makanan tercemar dapat diminimalisasi. Selain memperkuat pengawasan sumber daya manusia (SDM), Pemkot Balikpapan juga melakukan pemetaan lokasi dan penambahan fasilitas dapur umum baru. Saat ini, program dapur umum telah berjalan di empat kecamatan, sedangkan dua kecamatan lainnya masih dalam tahap penyesuaian lokasi dan kesiapan teknis. “Kami sudah siapkan tiga titik lokasi baru yang akan digunakan sebagai dapur umum. Nantinya, semua akan dilengkapi fasilitas sanitasi yang sesuai standar dan mudah dijangkau masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, menyebutkan bahwa langkah Pemkot Balikpapan dalam memperkuat pengawasan dapur umum tidak hanya sebatas memenuhi aturan pusat, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kesiapsiagaan kota menghadapi potensi bencana maupun situasi darurat lainnya. “Balikpapan adalah kota yang rawan terhadap potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Maka, keberadaan dapur umum yang aman dan higienis menjadi sangat penting untuk mendukung kebutuhan logistik masyarakat saat kondisi darurat,” katanya.
Ia menegaskan, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama Pemkot Balikpapan. Upaya menjaga keamanan pangan dan kebersihan dapur umum menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga. “Ini bukan hanya soal standar teknis, tapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap makanan yang dikonsumsi dari dapur umum benar-benar aman dan sehat,” pungkas Dio. (rep)
.jpg)
