.gif "Banner Utama")
Kaltimkita.com, SAMARINDA – Ketika Kaltim digadang sebagai masa depan Indonesia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagian warganya masih hidup dalam gelap secara harfiah.
Di Sangkulirang Seberang, Kutai Timur, sejumlah desa seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran, hingga kini belum menikmati listrik, jalan yang layak, atau akses air bersih.
Kondisi ini disorot tajam oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan. Ia menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan yang tidak seharusnya terjadi di provinsi kaya sumber daya seperti Kaltim.
“Kita bicara tentang provinsi yang menyuplai energi nasional, tapi masih ada warganya yang tidak merasakan listrik. Ini ironi yang menyakitkan,” kata Agusriansyah.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah janji politik untuk wilayah tersebut telah disampaikan sejak lama, mulai dari kampanye gubernur hingga anggota DPR RI. Namun hingga hari ini, belum ada realisasi nyata yang dirasakan masyarakat.
“Waktu kampanye, mereka janji jalan dan listrik untuk Sangkulirang Seberang. Tapi sekarang, jangankan jalan mulus, lampu saja tidak ada. Masyarakat kembali bersuara karena merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Agusriansyah juga menegaskan bahwa wilayah ini bukan daerah terpencil. Terletak di kawasan pesisir, seharusnya akses logistik dan pembangunan bisa dijangkau dengan lebih mudah. Namun faktanya, kondisi jalan rusak berat dan belum ada jaringan listrik yang masuk secara permanen.
“Kalau bicara soal keterjangkauan, wilayah ini dekat dengan aktivitas industri. Tapi kenapa warganya tidak menikmati pembangunan? Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal keadilan dan hak dasar sebagai warga negara,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah awal yang sudah dilakukan Pemkab Kutim dan PLN melalui survei lapangan, namun mengingatkan bahwa keberhasilan elektrifikasi sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dan dukungan dari Kementerian ESDM.
“Saya sudah komunikasi dengan Bagian SDA Kutim, survei sudah berjalan. Tinggal bagaimana pemprov berani memperjuangkan anggarannya ke pusat. Jangan sampai ini hanya jadi catatan rapat tanpa hasil di lapangan,” ucap Agusriansyah.
Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kawasan elit atau pusat ibu kota, tetapi juga harus menjangkau desa-desa yang selama ini tertinggal.
“Jangan biarkan mereka hanya jadi korban janji politik lima tahunan. Pembangunan harus merata, dari pinggiran ke pusat, bukan sebaliknya,” tutupnya. (AL/Adv/DPRDKaltim)
.jpg)
