Kaltimkita.com, SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memastikan aktivitas angkutan tambang di wilayahnya tidak merugikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menanggapi sorotan publik terkait dampak lalu lintas angkutan tambang.
Bambang Arwanto menjelaskan bahwa Dinas ESDM secara aktif merespons keluhan masyarakat terkait penggunaan jalan umum oleh truk-truk tambang. Salah satu upaya nyata adalah dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Kantor Bupati Paser belum lama ini.
“Rapat ini menjadi wadah penting untuk mencari solusi atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, terutama di Muara Kate,” kata Bambang di Samarinda, Minggu (15/6).
Muara Kate, yang terletak di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan dan pernah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi fokus utama karena tingginya intensitas lalu lintas truk batubara. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kemacetan parah, kerusakan jalan, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
Puncak kekhawatiran masyarakat terjadi pada awal tahun 2025, ketika seorang warga Muara Kate meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di ruas jalan nasional. Kasus ini telah diproses hukum dengan penetapan tersangka dan vonis tiga tahun penjara pada April 2025.
“Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” tegas Bambang.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh sejumlah pihak penting, termasuk Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Setwapres RI, serta perwakilan Kementerian ESDM secara daring. Tokoh masyarakat juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Diskusi dalam rapat memunculkan berbagai pandangan, dari suara masyarakat yang terdampak hingga pelaku usaha dan pengemudi truk yang menekankan keberlanjutan ekonomi. Seluruh pihak sepakat akan pentingnya kebijakan yang tidak hanya adil bagi mata pencarian, tetapi juga menjamin keselamatan warga dan keberlangsungan infrastruktur.
“Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta,” kata Bambang.
Pertemuan tersebut rencananya akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat untuk mencari solusi komprehensif. (fan/adv/diskominfo kaltim)
.jpg)
