Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan memastikan bahwa layanan transportasi publik Balikpapan City Trans (BCT) akan resmi dialihkelola dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2027 mendatang.
Alih kelola ini mencakup dua koridor utama, yaitu Koridor Pelabuhan Semayang dan Koridor Group Line Batu Ampar, yang saat ini menjadi jalur utama dalam sistem layanan transportasi massal perkotaan di Balikpapan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dengan Pemkot Balikpapan yang berlaku sejak 1 Juni 2024 hingga 1 Juni 2027. Dalam periode kerja sama itu, seluruh operasional BCT masih dikelola oleh Kemenhub dengan pola service by the service sembari dilakukan proses adaptasi dan persiapan teknis oleh Pemerintah Kota.
“Bahwa dalam masa kerja sama tersebut, seluruh bentuk layanan BCT tetap beroperasi dengan skema service by the service. Pemkot juga akan mulai melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan anggaran dan mekanisme operasional setelah alih kelola nanti,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, saat dihubungin media, Sabtu (25/6/2025).
Selain menyiapkan alih kelola, Dishub Balikpapan juga tengah menyusun rencana pengembangan jaringan koridor baru BCT. Tujuannya agar sistem transportasi publik ini dapat menjangkau lebih luas wilayah strategis dan kawasan permukiman padat yang selama ini belum terlayani optimal.
Menurut Fadli, rencana tersebut telah dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan, dan pembahasan teknisnya akan dilakukan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).
“Penambahan koridor ini bertujuan untuk mendekatkan layanan transportasi publik kepada masyarakat. Kami ingin warga di seluruh kecamatan bisa merasakan kemudahan mobilitas menggunakan BCT tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi,” ujarnya.
Sejumlah titik yang menjadi pertimbangan untuk koridor baru, lanjut Fadli, meliputi kawasan pendidikan, pusat pemerintahan, hingga wilayah penyangga di sekitar Balikpapan Timur dan Utara. Rute-rute baru ini diharapkan mampu menekan beban lalu lintas sekaligus mendukung program pengurangan emisi karbon di kota.
Terkait penetapan tarif BCT, Fadli menegaskan bahwa Dishub masih menunggu konfirmasi resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hingga saat ini, layanan BCT masih digratiskan bagi masyarakat, sebagai bagian dari program subsidi transportasi publik dari pemerintah pusat.
“Kami tentu ingin setelah alih kelola nanti, tarif yang diberlakukan tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Prinsipnya, BCT bukan sekadar alat transportasi, tapi juga instrumen pemerataan akses mobilitas warga,” katanya.
Pemkot Balikpapan juga tengah menyiapkan kajian pembiayaan yang akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, termasuk potensi kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema Public Service Obligation (PSO).
Bagi masyarakat, keberadaan BCT telah menjadi alternatif transportasi publik yang sangat membantu aktivitas sehari-hari. Salah satunya dirasakan oleh Ani, warga Muara Rapak, yang kerap menggunakan layanan ini untuk berbelanja maupun mengantar anak ke sekolah.
“Naik BCT nyaman sekali, bersih, adem, dan teratur. Pelajar, lansia, sampai penyandang disabilitas pun bisa naik dengan mudah. Kalau nanti berbayar, semoga tidak mahal, karena bagi ibu rumah tangga lumayan juga pengeluarannya,” ungkap Ani.
Ia juga menilai penggunaan sistem tap e-money yang diterapkan sangat memudahkan. “Lebih praktis, tidak repot bawa uang tunai. Tinggal tap dan duduk nyaman,” katanya sambil tersenyum.
Bagi warga Balikpapan, keberadaan BCT bukan hanya sekadar layanan transportasi, melainkan juga bagian dari identitas kota modern yang ramah lingkungan. Armada berwarna biru muda itu kini menjadi pemandangan khas di sejumlah ruas jalan utama kota.
Kepala Dishub Balikpapan menegaskan, keberlanjutan BCT tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga peningkatan mutu pelayanan dan integrasi dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota, taksi daring, maupun layanan feeder ke terminal dan pelabuhan. “Kami ingin BCT menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi. Jadi bukan hanya alat angkut, tapi simpul mobilitas yang menghubungkan antarwilayah secara efisien,” tegas Fadli.
Dalam jangka panjang, Dishub juga menyiapkan transformasi digital transportasi, termasuk pemanfaatan aplikasi pelacakan waktu kedatangan bus (real-time tracking), pembayaran non-tunai terintegrasi, dan sistem evaluasi berbasis data pengguna.
Ia menambahkan, komitmen Pemerintah Kota sejalan dengan visi Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, yang menekankan pentingnya infrastruktur transportasi publik yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami percaya, kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari seberapa mudah dan nyaman warganya bergerak,” pungkas Fadli. (rep)
.jpg)
