KaltimKita.com, TANJUNG REDEB - Maraknya praktik ilegal fishing di wilayah perairan Berau kembali menjadi perhatian DPRD.
Kali ini, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan aktivitas yang merusak ekosistem laut tersebut.
“Kerap kita dapati nelayan yang masih melakukan cara-cara salah dalam menangkap ikan. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Rudi menyadari persoalan kewenangan pengawasan laut memang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.
Namun demikian, ia menilai masih banyak langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Salah satunya melalui pembangunan pos penjagaan bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Dengan adanya pos di wilayah aktif nelayan, pelanggaran bisa cepat diketahui dan langsung ditangani,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jika praktik ilegal fishing terus dibiarkan, kerusakan ekosistem laut akan semakin parah dan berdampak luas.
“Jangan cuma pencegahan tapi tidak ada rencana. Ini perlu perhatian serius oleh seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Menurutnya, sektor pariwisata juga dapat terdampak, sebab keindahan bawah laut akan rusak bila kegiatan ilegal seperti pengeboman ikan terus terjadi.
Rudi mengapresiasi pemerintah daerah yang rutin melakukan sosialisasi, namun ia meminta pengawasan lebih dimaksimalkan.
“Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.
a juga mendukung pemberdayaan nelayan melalui bantuan mesin ketinting dan dompeng agar kegiatan melaut lebih efektif.
Dengan regulasi khusus dan langkah nyata, ia berharap perlindungan laut Berau dapat semakin kuat. “Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini,” pungkasnya. (Adv)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
