TANJUNG REDEB – Setelah pembahasan yang cukup panjang, DPRD Berau memberikan 10 rekomendasi atau catatan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2023, yang meliputi berbagai sektor.
Beberapa bidang yang diberikan rekomendasi yakni struktur keuangan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, Perusda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
Dibacakan Sekretaris DPRD Berau Abdurrahman pada paripurna Senin (29/4/2024), dijelaskan jika sektor struktur keuangan Berau masih ketergantuangan dana transfer dari pusat, yang terlalu besar mencapai hampir 93% atau kemandirian kecil sekali.
“Kenapa bisa seperti ini struktur kabupaten Berau karena ekonomi masih berbasis ekonomi sumber daya alam. Ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi. Kedepannya Untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, Pemkab harus mengusahakan potensi lainnya,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan pemerataan layanan pendidikan, agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan pelayanan pendidikan yang merata.
Sedangkan untuk sektor kesehatan, pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan bagi masyarakat Berau yang tersebar di 13 kecamatan, termasuk ketersediaan dokter dan fasilitas kesehatan, sarpras pendukung pelayanan kesehatan.
“Pemerintah Kabupaten Berau seyogyanya melakukan antisipasi, agar capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,44 persen sebagai pertumbuhan ekonomi semu, karena struktur ekonominya masih ditopang oleh ekonomi sumber daya alam sebesar 68 persen,” tambahnya.
Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antara lain menyiapkan infrastrutur, baik itu jalan, jembatan, pasar serta meningkatkan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan bantuan modal usaha) untuk keluarga kurang mampu (miskin) serta meningkatkan pemberdayaan sosial (komunitas adat, potensi pekerja sosial, rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan.
Terkait dengan anggaran yang ada di dinas PUPR di kabupaten Berau yang jumlahnya hampir 50 persen dari APBD Kabupaten Berau, yang sebagian besar belum mampu menyentuh kebutuhan dasar publik maka seharusnya persoalan-persolan yang terkait dengan pembangunan infranstruktur di Kabupaten Berau menjadi prioritas utama. (Adv)
.jpg)
